KASUS dugaan penyimpangan kucuran dana talangan Bank Century tengah masuk tahap penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan ini dilakukan KPK setelah menerima laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya indikasi awal penyimpangan dalam suntikan dana penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menghadapkan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno ke meja hijau terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah provinsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong KPK agar tidak perlu ragu dalam menetapkan Hari Sabarno sebagai tersangka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menghadapkan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno ke meja hijau terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah provinsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong KPK agar tidak perlu ragu dalam menetapkan Hari Sabarno sebagai tersangka.
Pintu penjara kian terbuka bagi pejabat seiring kleptokrasi yang mewabah. Para kleptokrat bermunculan di berbagai daerah. Misalnya, Mendagri menonaktifkan sementara waktu Wakil Wali Kota Manado Abdi Buchori dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Freddy Sualang.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto diminta membatalkan surat edaran penghapusan sanksi pidana bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang tak mengembalikan tunjangan jabatannya.
ICW mengkritik rapat Panitia Kerja yang tertutup.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat berjanji Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan disahkan pada akhir September. Pimpinan DPR meminta pemerintah berkomitmen dan bekerja sama merampungkan pembahasan rancangan undang-undang itu.
Sejumlah lembaga penggiat antikorupsi yang menamakan diri Independent Monitoring Organization meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut seluruh pengadaan di Komisi Pemilihan Umum. Pengusutan tak hanya terpaku pada dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi.
Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pemberantasan buta aksara atau dikenal dengan istilah dana keaksaraan fungsional tahun anggaran 2007-2008 di Kabupaten Tangerang bertambah. Para tersangka itu adalah penyelenggara pusat kegiatan belajar-mengajar.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mempertanyakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/3032/SJ tertanggal 18 Agustus 2009 yang terkait dengan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan biaya penunjang operasional pimpinan oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Usulan untuk merombak kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai ide yang menyesatkan dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada satu klausul pun yang memberikan kewenangan kepada Presiden ataupun DPR untuk merombak kepemimpinan KPK.
