Hasil audit dana kampanye pemilu presiden hanya akan berupa temuan fakta, seperti pemegang saham perusahaan pemberi sumbangan. Kesimpulan atas fakta itu menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyampaikannya kepada publik.
Tidak ada harapan lagi untuk menangani perkara Sjamsul Nursalim terkait dengan penyerahan aset pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia secara pidana. Pasalnya, Kejaksaan Agung menilai penanganan pidananya sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan lagi.
Kado Buruk bagi Masyarakat, Paradigma Otoriter
Sejumlah kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia mendeklarasikan penolakan resmi atas rumusan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Penolakan tersebut disampaikan di depan anggota Panitia Kerja RUU Rahasia Negara dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi I.
Belum jadi wakil rakyat saja sudah menyulitkan rakyat.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai persiapan, pelantikan, dan orientasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih 2009-2014 memboroskan anggaran negara. Hal itu, antara lain, diungkapkan oleh Koordinator Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center Roy Salam dan Direktur Indonesia Parliamentary Center Sulastio.
KPK Akan Diarahkan Hanya sampai Fase Penyidikan
Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kian sistematis. Kini, upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan undang- undang oleh Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Kejaksaan mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 4,901 triliun ditambah 2.882 dollar Amerika Serikat sepanjang Januari-Agustus 2009.
Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafidz Zawawi akhirnya mengundurkan diri dari bursa pencalonan anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, anggota komisi ini, Nursanita Nasution, juga mundur sebelum uji kepatutan dan kelayakan digelar.
Menteri Paskah siap bersaksi.
”Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah ketika disebut ikut menerima cek perjalanan berkaitan dengan terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Mantan anggota Komisi IX Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 itu mengaku mengetahui adanya dugaan dana di balik pemilihan tersebut setelah kasusnya menjadi pembicaraan publik.
Mabes Polri tetap sabar menunggu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Korps baju cokelat itu yakin, sebagai sesama penegak hukum, KPK akan patuh. Sebab, tujuan pemanggilan hanya mengklarifikasi testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar soal dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kasus PT Masaro.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendidikan. Mereka mengkritik kinerja Depdiknas secara keseluruhan pada periode 2004-2009. Tiga persoalan utama yang disorot adalah masalah anggaran, realisasi target rencana strategis (renstra) pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang bersifat kontroversial.
