Setelah ditanyai hakim beberapa kali, Hengky Samuel Daud mengakui menggunakan radiogram Departemen Dalam Negeri sebagai rekomendasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran ini menyatakan, radiogram digunakan untuk penawaran ke beberapa daerah.
Kejaksaan menyatakan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tujuh tempat di ibu kota provinsi akan menimbulkan masalah bagi jaksa penuntut umum. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, secara teknis, perkara-perkara yang terjadi jauh dari ibu kota provinsi akan menyulitkan jaksa menghadirkan terdakwa.
ANGGOTA Komisi Keuangan DPR RI Fraksi PDIP telah menerima instruksi untuk memilih Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.
Pemerintah sedang mempelajari rencana kenaikan gaji menteri.
Rencana kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu II masuk dalam pos reformasi birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp700 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan unsur tindak pidana dalam kasus penyelamatan PT Bank Century Tbk (kini berganti nama menjadi Bank Mutiara). Namun, unsur tindak pidana yang ditemukan auditor BPK itu baru sebatas dari sisi pengelolaan bank seperti kredit fiktif dan letter of credit (L/C) fiktif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bersuara soal rekayasa kasus yang menimpa dua pimpinan lembaga itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pernyataan tersebut dikemukakan pimpinan komisi menyusul beredarnya transkrip rekaman yang memperkuat dugaan rekayasa kasus itu.
Ada upaya sistematis untuk menghentikan pengungkapan kasus Century yang telah menyedot uang negara Rp 6,7 triliun. Upaya itu saat ini dilakukan, baik dari sisi politik maupun sisi hukum.
Duta Besar RI untuk Thailand Muhammad Hatta menegaskan, dirinya merasa belum saatnya menjelaskan kasus dugaan penyimpangan sisa anggaran tahun 2008 yang terjadi di lingkungan kerjanya.
Eksekusi terhadap mantan Bupati Muaro Jambi As’ad Syam yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat harus segera dilakukan. Tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada 10 Desember 2008.
Mahkamah Konstitusi, Senin (26/10), menggelar sidang untuk pemeriksaan pendahuluan pengajuan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
