Seharusnya KPK tak perlu ada. Kita tahu kehadiran lembaga ini menimbulkan suasana persaingan tak sehat di antara lembaga-lembaga penegak hukum.

Wartawan senior Kompas menilai, membeludaknya dukungan terhadap kasus penahanan Bibit-Chandra oleh kepolisian menunjukkan nurani rakyat belum mati. ”Bagi rakyat, nurani inilah harta yang tersisa,” tutur wartawan itu melalui SMS kepada saya.

Rencana Investasi Bisa Tertunda

Persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI akan mengganggu iklim investasi. Konflik tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas sosial, politik, serta penegakan hukum sehingga mengakibatkan tertundanya rencana investasi.

Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Selasa (3/11), meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, yang juga buronan KPK.

Rakyat Indonesia dibuat terpana dengan ”dagelan” yang ditayangkan langsung oleh sejumlah televisi swasta dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11). Ratusan orang melihat langsung sidang terbuka yang memperdengarkan rekaman percakapan telepon seluler Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan.

Wajah Penegakan Hukum Indonesia Tercoreng

Dua unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah polisi menangguhkan penahanan mereka, Selasa (3/11) malam. Ini merupakan puncak ”drama” perseteruan antara kepolisian dan KPK.

Alokasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Anggaran untuk mobil menteri dan pejabat setingkat menteri siap mengucur. Ini setelah DPR dan pemerintah sepakat mengalokasikan dana cukup besar untuk pembayaran pajak kendaraan dinas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, usul dana tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas untuk menteri/pejabat setingkat menteri dan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara kabinet periode 2009-2014. ''Nilainya Rp 62,8 miliar,'' ujarnya dalam rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR di gedung DPR kemarin (3/11).

GUS DUR turun gunung lagi. Didorong di atas kursi roda, guru bangsa kita itu memberi jaminan penangguhan penahanan sekaligus dukungan untuk Bibit Samad Riyanto-Chandra M. Hamzah. Ini agar dua pimpinan lembaga pengusut korupsi itu tak gentar dengan masalah hukum yang dihadapi.

NAMA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin disebut-sebut dalam rekaman rekayasa kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Presiden SBY justru tidak berminat menyimak rekaman tersebut. Ketika rekaman itu diperdengarkan, SBY justru tengah bermain golf.

MASALAH bocornya rekaman Anggodo Widjojo, hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masuk pembahasan DPR. Komisi III DPR RI hari ini (4/11) akan memanggil pimpinan KPK untuk mengklarifikasi kealpaan tersebut.