KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan meletakkan jabatan pada Oktober 2010. Seiring dengan akan habisnya masa jabatan Kapolri ini, ''uji kelayakan" terhadap sosok kandidat Kapolri mendatang secara tidak langsung telah bergulir. Komisi III DPR (bidang hukum) gencar melacak dan mempertanyakan transparansi rekening para kandidat (Jawa Pos, 20 Juli 2010).

Jakarta, 20 Juli 2010
Lamp   : 2 berkaS

Kepada Yth.
Bapak Ifdal Kasim
Ketua Komnas HAM
Di Jakarta

Perihal : Permintaan Monitoring Penanganan Kasus Penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi, Tama S Langkun
Dengan hormat,
Upaya penanganan kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun telah memasuki 2 (dua) minggu sejak kejadian. Namun pihak kepolisian hingga saat ini belum menemukan siapa pelaku maupun apa motif dibalik penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi tersebut. 

Polemik soal transparansi rekening pejabat Polri terus bergulir. Komisi III (bidang hukum) DPR akan melakukan pemeriksaan silang antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Mabes Polri. Jadwal pemeriksaan itu disepakati Senin mendatang (26/7).

Kuasa Hukum Anggap KPK Ingkar Janji

Penetapan status tersangka bagi mediator pemberi suap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ari Muladi, diprotes kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santosa. Dia menganggap penetapan status tersangka kliennya itu tidak tepat. Alasannya, Ari selama ini menjadi pembongkar kasus korupsi yang menjerat Anggodo Widjojo tersebut.

Seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon gubernur Bank Indonesia (BI) berlangsung besok (21/7). Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution yang menjadi calon tunggal akan menjalani fit and proper test di depan pimpinan serta anggota Komisi XI DPR.

''Jadwalnya memang sudah ditentukan pada 21 Juli,'' tutur Syarif Hasan, sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, kemarin (19/7).

Darmin diajukan Presiden SBY sejak masa sidang III DPR. Tapi, pro-kontra terkait posisi Darmin membuat jadwal seleksi mantan Dirjen Pajak tersebut molor.

Ibrahim, hakim nonaktif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menjadi terdakwa penerima suap, menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin (19/7). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dia hukuman 12 tahun penjara.

''Kami meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan,'' tegas jaksa Malino Pranduk saat membacakan tuntutan.

Sidang Perdana Penyidik Kasus Gayus Tambunan

Kompol Arafat Enanie akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Kemarin (19/7), dia mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut.

Lobi Bayar Kerugian

Penyidikan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo mengalami perkembangan baru. Pekan lalu, pengusaha Hary Tanoesoedibjo yang juga kakak Hartono menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) M. Amari.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menyoroti realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu sebesar Rp 6,9 miliar pada 2009. Sebab, pertanggungjawaban anggaran tersebut dinilai tidak wajar. "Realisasi anggaran tersebut hanya didukung dengan surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), tanpa didukung dengan tiket perjalanan dan penginapan," kata Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Ade Iwan Rismawana kemarin.

Empat kasus memasuki tahap mediasi.

Komisi Informasi Pusat mengungkapkan, pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai mengundang berbagai kalangan untuk memanfaatkan undang-undang tersebut. Buktinya, baru dua setengah bulan undang-undang tersebut efektif berlaku, permohonan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi sudah mencapai 12 kasus.

"Dari 12 kasus tersebut, empat di antaranya sudah harus diselesaikan melalui mediasi," kata komisioner KIP, Dono Prasetyo, dalam siaran pers yang diterima Tempo kemarin.