Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka korupsi yang juga Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, Jumat (22/10). Syamsul diduga mengorupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.

Syamsul datang ke KPK tanpa didampingi pengacara, sekitar pukul 10.45. Ini merupakan pemeriksaan yang pertama kali terhadap Syamsul sejak dia ditetapkan sebagai tersangka pada April 2010. Syamsul tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada 11 Oktober 2010.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono di Tokyo, Jepang, Jumat (22/10), menegaskan, kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota DPR tetap diperlukan. Bahkan, semua anggota Baleg DPR diupayakan bisa mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri meskipun harus memaksakan mengatur anggaran kunjungan agar cukup untuk semua anggota.

Misalnya, kata Mulyono, dalam kunjungan kerja ke Jepang, sejak Selasa, sebanyak 20 anggota Baleg DPR terpaksa harus berbagi kamar (sharing), berdua dalam satu kamar. Mereka juga terbang dengan pesawat Garuda Indonesia di kelas ekonomi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji menindaklanjuti laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran terkait dugaan adanya penggelembungan harga dalam pengadaan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, mereka akan menganalisis laporan itu terlebih dahulu.

”KPK akan melakukan analisis kasus itu. Tentu tidak serta-merta kami nyatakan bahwa ini akan kami tangani. Tentu harus kuat bukti-buktinya sehingga bisa ditangani sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Jumat (22/10).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin berharap pelantikan Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Polri bisa membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Diharapkan, kedua lembaga itu bisa bekerja sama lebih erat lagi.

”Harapan kami bisa meningkatkan hubungan kelembagaan, misalnya dalam koordinasi dan supervisi. Kita berkoordinasi dalam menyukseskan pemberantasan korupsi,” kata Jasin di Jakarta, Jumat (22/10).

Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani kerja sama intelijen dengan National Central Bureau International Police. Kerja sama ini memungkinkan KPK mendapat informasi dan data intelijen terkait buronan dan aset koruptor di 188 negara.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Pelaksana Tugas Deputi Informasi dan Data KPK Ade Raharja serta Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Halba Rubis Nugroho di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/10).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali surat ketetapan penghentian penuntutan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kini tengah diperiksa jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Darmono belum bisa menyikapi putusan MA yang menolak peninjauan kembali Kejagung sebelum menerima dan membaca isi putusan MA secara lengkap.

Tersangka kasus korupsi yang juga mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Suzetta, mengaku siap menjalani proses hukum. Politisi Partai Golongan Karya ini tidak akan mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkaranya.

Paskah menyampaikan hal itu setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara suap berupa cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk empat tersangka lainnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jumat (22/10).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono menegaskan, dia tidak akan melindungi jaksa Cirus Sinaga atau jaksa-jaksa lainnya jika terlibat dalam dugaan pembocoran atau penggandaan salinan rencana tuntutan atas terdakwa Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang. Darmono belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan oleh tim di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas kasus ini.

Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan meresmikan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiga ibu kota provinsi, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), dan Surabaya (Jawa Timur). Kota-kota tersebut dipilih karena dinilai tergolong daerah yang kasus korupsinya relatif tinggi.

”Paling telat 1 Januari sudah beroperasi, tetapi kami berharap Desember sudah jalan,” kata Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, Jumat (22/10).

Karier Komisaris Jenderal Timur Pradopo yang melesat itu mengundang perhatian luas publik. Dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Timur Pradopo, yang berpangkat inspektur jenderal, dimutasi menjadi Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya pada 8 Juni 2010.