Pemerintah dinilai tak berhasil melakukan reformasi birokrasi di sejumlah instansi. "Turunnya indeks pelayanan publik yang dilansir KPK menjadi bukti," ujar anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 353 unit layanan pemerintah menunjukkan penurunan kualitas pelayanan dalam setahun terakhir, baik di pusat maupun di daerah. Tahun lalu, rata-rata indeks integritas nasional sebesar 6,5. Kini, indeks yang sama merosot menjadi 5,42.

ICW sangsi pendamping anggota DPR pergi atas biaya sendiri.

Sebanyak 14 anggota Komisi VIII DPR (bidang agama) akan mengawasi pelaksanaan ibadah haji pada 9-22 November mendatang.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainuddin, rombongan yang akan berangkat ini adalah anggota yang sebelumnya bergabung dalam Panitia Kerja Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH). “Dari hasil pengawasan tahun lalu, banyak yang harus diperbaiki,” kata dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK jika ada hakim konstitusi yang terindikasi terlibat mafia kasus.

”Kalau tim investigasi menemukan bahwa ada hakim terlibat mafia kasus, tetapi dia kemudian ingkar dan tidak bersedia dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, saya yang mundur. Artinya saya telah gagal memimpin,” kata Mahfud, Selasa (2/11) di Jakarta, di hadapan sekitar 200 pengajar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.

Tiga pemeriksa pajak Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat dituntut hukuman masing-masing tujuh tahun enam bulan penjara. Ketiganya dinilai jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi bersalah menerima suap dari PT Bank Jabar tahun 2003-2004.

Ketiga pemeriksa pajak itu adalah Ketua Tim Pemeriksa Pajak Bank Jabar Roy Yuliandri dan dua anggota tim pemeriksa, yaitu Muhammad Yazid dan Dien Raja Mulya. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut ketiganya membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, M Misbakhun, yang juga Komisaris PT Selalang Prima Internasional, dan Franky Ongkowardjojo, Direktur PT SPI. Keduanya terbukti memalsukan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan letter of credit Bank Century.

Putusan itu dijatuhkan Selasa (2/11) oleh majelis hakim yang diketuai Pramodhana. Vonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yang meminta hakim menghukum delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya akan memberikan peringatan kepada anggota DPR dari Partai Golkar yang tetap mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri.

”Kami akan ’jewer’ (peringatkan) anggota yang tetap ikut ke luar negeri,” kata Priyo di Jakarta, Selasa (2/11). Alasannya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah melarang anggota Fraksi Partai Golkar mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri. Oleh karena itu, semua anggota fraksi harus mengindahkan larangan itu.

Kasus dugaan penggelapan uang dan ikan di PT Salma Arowana Lestari, yang menyeret mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji sebagai terdakwa, hingga kemarin tak bisa disidangkan di pengadilan. Kendati berkas perkara telah lengkap atau P-21 sejak Januari 2010, penyidik polisi hingga kini belum juga melimpahkan barang bukti dan tersangka tahap kedua.

Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua, Yusak Yaluwo divonis hukuman penjara empat tahun enam bulan. Dia dinyatakan bersalah mengorupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Boven Digoel tahun 2004-2005 senilai Rp 66,7 miliar.

Vonis terhadap terdakwa yang terpilih kembali sebagai Bupati Boven Digoel tahun 2010-2015 ini dibacakan oleh ketua majelis hakim Herdin Agusten di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (2/11). Anggota majelis hakim di antaranya Nani Indrawati, I Made Hendra, Andi Bachtiar, dan Hendra Yosfin.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang sejumlah instansi yang mendapat penilaian buruk dalam survei integritas pelayanan publik tahun 2010. Diharapkan ke depan ada perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama tak ada lagi pemberian gratifikasi kepada petugas.

”Yang kami undang adalah 22 instansi pemerintah kota dan 23 instansi pusat. Salah satunya dari Polri,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Selasa (2/11).

Indonesia Corruption Watch mendesak agar surat pertanggungjawaban dan kuitansi untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah dibuka kepada publik. Berdasarkan audit BPK, enam dari sepuluh sekolah di Indonesia menyelewengkan dana tersebut.