Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, M Misbakhun, yang juga Komisaris PT Selalang Prima Internasional, dan Franky Ongkowardjojo, Direktur PT SPI. Keduanya terbukti memalsukan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan letter of credit Bank Century.

Putusan itu dijatuhkan Selasa (2/11) oleh majelis hakim yang diketuai Pramodhana. Vonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yang meminta hakim menghukum delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya akan memberikan peringatan kepada anggota DPR dari Partai Golkar yang tetap mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri.

”Kami akan ’jewer’ (peringatkan) anggota yang tetap ikut ke luar negeri,” kata Priyo di Jakarta, Selasa (2/11). Alasannya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah melarang anggota Fraksi Partai Golkar mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri. Oleh karena itu, semua anggota fraksi harus mengindahkan larangan itu.

Kasus dugaan penggelapan uang dan ikan di PT Salma Arowana Lestari, yang menyeret mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji sebagai terdakwa, hingga kemarin tak bisa disidangkan di pengadilan. Kendati berkas perkara telah lengkap atau P-21 sejak Januari 2010, penyidik polisi hingga kini belum juga melimpahkan barang bukti dan tersangka tahap kedua.

Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua, Yusak Yaluwo divonis hukuman penjara empat tahun enam bulan. Dia dinyatakan bersalah mengorupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Boven Digoel tahun 2004-2005 senilai Rp 66,7 miliar.

Vonis terhadap terdakwa yang terpilih kembali sebagai Bupati Boven Digoel tahun 2010-2015 ini dibacakan oleh ketua majelis hakim Herdin Agusten di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (2/11). Anggota majelis hakim di antaranya Nani Indrawati, I Made Hendra, Andi Bachtiar, dan Hendra Yosfin.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang sejumlah instansi yang mendapat penilaian buruk dalam survei integritas pelayanan publik tahun 2010. Diharapkan ke depan ada perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama tak ada lagi pemberian gratifikasi kepada petugas.

”Yang kami undang adalah 22 instansi pemerintah kota dan 23 instansi pusat. Salah satunya dari Polri,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Selasa (2/11).

Indonesia Corruption Watch mendesak agar surat pertanggungjawaban dan kuitansi untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah dibuka kepada publik. Berdasarkan audit BPK, enam dari sepuluh sekolah di Indonesia menyelewengkan dana tersebut.

Terungkapnya pemerasan sebesar Rp 1 miliar yang konon dilakukan mantan pejabat pemeriksa pajak Bahasyim Assifie kepada ahli hukum senior Kartini Mulyadi (Kompas.com, 20 Oktober 2010) tentu sangat mengejutkan. Kebetulan saya agak mengenal atau pernah bertemu dengan keduanya.

Bagi saya, Bahasyim berbeda dengan para pejabat pajak pada masa lalu yang pandai menyembunyikan kekayaannya, Bahasyim terlihat enteng memamerkan apa yang ia miliki. Belanjanya pun terbuka.

Pemilihan opsi deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Kejaksaan Agung bisa bermakna pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dianggap tidak bersalah, meskipun pernah diakui adanya perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan yang membuat Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dijadikan sebagai tersangka.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono kepada wartawan sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (1/11).

Deponeering untuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah deponir pertama yang dikeluarkan Kejaksaan Agung sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disahkan. Meski dianggap pilihan terbaik untuk kondisi saat ini, tetap saja pilihan deponir itu problematis.

Untuk kedua kalinya, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra beperkara di Mahkamah Konstitusi. Setelah sukses dengan uji materi masa jabatan Jaksa Agung, kali ini Yusril mengajukan uji tafsir ketentuan mengenai ”saksi” dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Senin (1/11), MK menggelar sidang perdana uji tafsir Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sidang dipimpin oleh hakim konstitusi Harjono.