Tersangka kasus korupsi, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Syamsul ditanyai soal aliran dana yang diduga berasal dari penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.

Syamsul diperiksa penyidik KPK sekitar lima jam terkait dugaan korupsi APBD Langkat senilai sekitar Rp 91 miliar, di mana Rp 60 miliar di antaranya telah dikembalikan ke kas daerah. ”Ditanya 20 pertanyaan,” kata Syamsul seusai diperiksa, Kamis (4/11).

Hingga Kamis (4/11) sore, tim investigasi internal Mahkamah Konstitusi belum juga terbentuk. Baru ada ketua tim, yakni Refly Harun, tetapi anggotanya belum ada. Refly kesulitan mencari orang yang tepat untuk mengemban tugas tersebut.

Kesulitan Refly mencari anggota diungkapkan oleh Ketua MK Mahfud MD dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, secara terpisah, kemarin.

Berkas penyidikan dua tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo, dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke bagian penuntutan.

”Berkas perkara siap dilimpahkan ke tahap penuntutan,” kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan, Kamis (4/11) di Jakarta.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji membantah semua keterangan Sjahril Djohan terkait pemberian uang Rp 500 juta. Susno juga tidak mengetahui pekerjaan Sjahril di Bareskrim Polri.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan berkas perkara Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin ke pengadilan. Apabila kejaksaan tidak sanggup, Komisi Pemberantasan Korupsi diperintahkan untuk mengambil alih kasus itu.

”Apabila termohon I (Kejaksaan Agung) tidak mampu, termohon II (KPK) harus mengambil alih perkara atas tersangka dan melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ujar hakim tunggal Supraja di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/11).

Masih banyaknya aset daerah yang terbengkalai dan bermasalah menunjukkan pengelolaan aset di Kota Semarang masih lemah. Pembiaran terhadap lemahnya pengelolaan aset tersebut diduga berkaitan dengan kuatnya muatan kepentingan bisnis.

Press Release KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan)

Kejati DKI Jakarta tidak menunjukkan transparansi perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS, BOP dan Block Grant di SDN RSBI 012 Rawamangun. Padahal, Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Yoseph Eddy, pernah berjanji akan meningkatkan speed kejaksaan dalam menangani kasus ini. Selain itu, pihak Kejati juga berjanji transparan (bahkan memberikan no hp untuk bisa dihubungi) dan segera menyelesaikan penyidikan kasus ini.

TRANSPARANSI Internasional Indonesia (TII) baru saja melansir hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2010.

Hasilnya bisa dikatakan mengecewakan. Sebab, nilai terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Skor yang diperoleh Indonesia hanya 2,8 poin atau sama dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Indonesia berada di peringkat ke-110 di antara 178 negara dunia yang disurvei.

Dengan peringkat itu, Indonesia hanya disejajarkan dengan negara seperti Bolivia, Gabon, Kepulauan Solomon, dan Kosovo.

Rasanya sulit, kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin, mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat hukum manakala aparatur penegak hukumnya sendiri tidak berlaku tertib dan taat hukum. Sebab, sesuai dengan petuah orang-orang bijak, sapu yang kotor tidak bisa membuat lantai bersih. Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari aparatur penegak hukum, malah merupakan lini terdepan dari sistem penegakan hukum di Tanah Air.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad diseret-seret dalam kasus korupsi pergeseran anggaran Kabupaten Bone Bolango. Ismet Mile, mantan Bupati Bone Bolango, yang ditahan jaksa, kemarin meminta agar Fadel diperiksa dalam dugaan korupsi sekitar Rp 19,5 miliar itu.

Kuasa hukum Ismet, Firmansyah Stenly, mengatakan, saat menjabat Gubernur Gorontalo, Fadel mengeluarkan izin prinsip yang menyetujui bupati menunjuk langsung perusahaan rekanan dalam penanggulangan bencana. Karena surat itu, "Fadel mesti diperiksa," kata dia.