Di tengah menguatnya kesadaran masyarakat dunia untuk melawan korupsi, juga terjadi tren global untuk melemahkan komisi antikorupsi oleh pihak penguasa setempat. Tren pelemahan itu disampaikan oleh pimpinan komisi antikorupsi sejumlah negara dan para pakar pada hari pertama Konferensi Internasional Antikorupsi Ke-14 di Bangkok, Thailand, Rabu (10/11).

Wartawan Kompas Ahmad Arif dari Bangkok, kemarin, melaporkan, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam konferensi yang diikuti perwakilan lebih dari 100 negara itu.

Perang terhadap korupsi, dikampanyekan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam kunjungannya ke Indonesia, 9-10 November 2010, beberapa kali Obama menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Korupsi harus dibasmi dengan dibarengi komitmen untuk sebuah transparansi dan melindungi kebebasan di sebagai penghargaan para pahlawan di Hari Pahlawan yang menjadi penanda dari awal kemerdekaan Indonesia," katanya, dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu (10/11).

Cirebon mempersoalkan hasil survei.

Kepolisian RI dinilai sebagai lembaga paling korup. Penilaian publik ini tecermin dalam hasil survei Transparency International Indonesia. Sebanyak 31 persen responden menganggap pemberantasan korupsi di Kepolisian harus diutamakan ketimbang di lembaga-lembaga negara lain.

“Responden menilai masih banyak persoalan korupsi di Kepolisian,” kata Manajer Tata Kelola Ekonomi, Frenky Simanjuntak, dalam keterangan pers tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 di Financial Club, Jakarta, kemarin.

Hasil audit investigasi perjanjian kerja sama operasi penambangan pasir Gunung Semeru antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT Mutiara Halim yang merugikan negara Rp 5,2 miliar dalam dinilai ilegal.

"Karena audit itu dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)," kata kuasa hukum terdakwa bekas Bupati Lumajang Achmad Fauzi, Indra Priyangkasa, di Pengadilan Negeri Lumajang kemarin.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi."

Jaksa penuntut umum berkeras menyatakan Bupati Pasuruan (nonaktif) Dade Angga bersalah dalam dugaan korupsi dana kas daerah Kabupaten Pasuruan. Replik atau tanggapan jaksa atas jawaban penasihat hukum menyatakan Dade Angga merupakan aktor yang memindahkan dana kas daerah sebesar Rp 10 miliar dari Bank Jatim ke Bank Bukopin cabang Malang.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember melimpahkan 15 berkas perkara dugaan korupsi dana hibah Program Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat (P2SEM) ke pengadilan kemarin. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Kliwon Sugiyanta, pelimpahan 15 berkas itu dilakukan karena proses penyidikan sudah selesai. "Mulai pekan depan sudah bisa disidangkan atau diadili," katanya.

Tim investigasi internal Mahkamah Konstitusi sedang menyusun alur kerja untuk mencari fakta adanya pihak yang akan memberi uang dan hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menerima uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk dollar Amerika Serikat.

Alur investigasi akan ditetapkan dalam pertemuan tim pada Rabu (10/11) sore ini.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Medan sekaligus mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis menuding mantan Wali Kota Medan Abdillah yang seharusnya duduk di kursi terdakwa kasus tukar guling Kebun Binatang Medan sebab Abdillah yang menandatangani proses tukar guling itu.

Pengesahan kebijakan deponir kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah secara formal masih menunggu adanya Jaksa Agung definitif. Namun, Kejaksaan Agung memastikan siapa pun yang nantinya menjadi Jaksa Agung definitif tidak bisa menganulir keputusan deponir tersebut.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan status tersangka terhadap delapan pemohon praperadilan kasus penerima cek perjalanan tanpa didukung bukti permulaan yang cukup. Praperadilan ini diharapkan bisa menjadi alat kontrol terhadap KPK.

Replik dari pemohon praperadilan kasus penerima cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/11).