Markas Besar Kepolisian RI akhirnya mengakui bahwa terdakwa kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan, bisa keluyuran karena ulah Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Komisaris Iwan Siswanto beserta lima anak buahnya. "Semuanya menerima suap dari Gayus," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di Markas Besar Polri kemarin.

Keenam polisi itu kemarin telah ditahan dengan status sebagai tersangka penerima suap.

Dewan Perwakilan Rakyat mengakui banyaknya anggota rombongan ke Mekah yang tak termasuk dalam Tim Pengawas Haji. Mereka terdiri atas para anggota Dewan komisi lain yang tak mengurusi haji serta para kerabat dan sanak saudara anggota tim (Koran Tempo, 5 November). Selain membawa anggota keluarga, hasil penelitian Indonesia Corruption Watch memperlihatkan bahwa anggota Komisi VIII DPR pun pernah menerima fasilitas dari Kementerian Agama ketika melakukan pengawasan haji pada 2009 berupa akomodasi di Hotel Almadina Palace, Jeddah, senilai 8.675 riyal dan bantuan transportasi di Arab Saudi.

Korupsi sektor kehutanan menjadi salah satu isu penting yang dibahas pada hari kedua Konferensi Internasional Antikorupsi Ke-14 di Bangkok, Thailand, Kamis (11/11). Selain merugikan negara dalam jumlah besar, korupsi di sektor ini juga bisa menggagalkan upaya memperlambat laju pemanasan global melalui berbagai mekanisme pelestarian hutan.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan menyelidiki memo yang dikeluarkan Wali Kota Salatiga John Manoppo terkait lelang proyek pembangunan Jalan Lingkar Salatiga yang merugikan negara Rp 12,23 miliar. Polisi akan mendalami apakah memo itu dikeluarkan sesuai aturan.

Demikian penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang di Semarang, Kamis (11/11). Penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait dengan hasil audit.

Tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (11/11), menyerahkan sejumlah dokumen terkait Sisminbakum ke Kejaksaan Agung. Dia berharap dokumen itu dimasukkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti.

Menurut Yusril, dokumen itu menunjukkan, sebelum Mei 2009, biaya akses Sisminbakum bukanlah merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena bukan PNBP, sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Dengan demikian, ia tidak seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Desakan publik agar DPR mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri mulai didengar wakil rakyat. Setelah beberapa fraksi menyetujui moratorium, sebagian anggota DPR memilih menunda keberangkatan ke luar negeri.

Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila Mahkamah Konstitusi emas, isu suap akan menguap bersama angin (Kompas, 25/10).

Refly Harun menulisnya dan Mahfud MD sebagai Ketua MK menanggapinya dengan membentuk tim investigasi. Refly yang menulis artikel ”MK Masih Bersih?” ditunjuk sebagai ketua tim. Apakah pilihan ini dilakukan untuk benar-benar mengungkap mafia di tubuh MK? Bisa jadi ya, atau sebaliknya sekadar untuk menyelamatkan wajah MK.

Penghargaan atas liputan wartawan dalam lingkungan kepolisian hendaknya tidak diwujudkan dengan pemberian amplop berisi uang. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk lain yang mendidik dan bermartabat.

”Tidak perlu menyediakan amplop, apalagi bagi media-media besar. Saya justru sering diberi amplop oleh stasiun-stasiun televisi kalau datang menjadi pembicara,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan dalam seminar ”Mewujudkan Komunikasi Efektif dengan Media Massa” di Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri, Jakarta, Kamis (11/11).

Pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali menyisakan cerita lain yang sama sekali jauh dari dunia tenis. Cerita lain tersebut terkait kehadiran seorang penonton mirip tersangka mafia pajak, Gayus HP Tambunan.

Konferensi Meja Bundar Forum Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) diminta mengevaluasi kembali sertifikat "lestari" yang dikeluarkan kepada 13 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di di Indonesia. Pasalnya, ada sejumlah dugaan pelangggaran HAM, lingkungan, serta aturan hukum yang berlaku. Ditemukan pula indikasi korupsi dalam perijinan operasi perkebunan.