Putusan KIP tentang sengketa informasi laporan SPJ penggunaan anggaran dana BOS dan DPO kepada kepala SMPN 67, SMPN 28, SMPN 84, SMPN 95 dan SMPN 190 Jakarta.

Di tengah desakan untuk menuntaskan kasus suap yang menimpa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, setelah tertangkap kamera foto wartawan saat menonton pertandingan tenis, muncul fakta baru, lelaki mirip Gayus tertangkap kamera video wartawan Kompas sejak hari pertama (Kamis 4/11).

Jika benar orang mirip Gayus itu adalah terdakwa kasus mafia hukum, hal itu menimbulkan ujian baru dan berat bagi polisi yang meyakini Gayus meninggalkan Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada hari Jumat.

Komisi Pemberantasan Korupsi harus meninggalkan pendekatan konvensional untuk mengusut dugaan korupsi dan ikut mengawasi pasar finansial yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Kasus pelepasan PT Krakatau Steel bisa menjadi gerbang masuk lembaga antikorupsi ini untuk mengusut kejahatan finansial.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan tidak akan mengangkat calon pegawai negeri sipil yang lulus dengan perekrutan bermasalah. Tahun lalu terdapat 12 daerah yang mempunyai perekrutan CPNS bermasalah.

Hal itu disampaikan Mangindaan dalam keterangan pers terkait dengan pencapaian target bidang aparatur dan reformasi birokrasi, Jumat (12/11) di Jakarta. ”Yang rugi adalah daerah itu sendiri. Saya tidak mau mengangkat yang bermasalah,” kata Mangindaan.

Heboh foto mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang merupakan terdakwa perkara pajak, Gayus HP Tambunan, ikut merembet ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa pasal? Karena istri Gayus, Milana Anggraeni, yang adalah pegawai negeri Pemprov DKI yang ditempatkan di Sekretariat DPRD DKI, sudah lama tak masuk kerja.

Perkara tindak pidana pemalsuan surat rencana tuntutan dengan tersangka jaksa Cirus Sinaga dan pengacara Haposan Hutagalung mulai disidik Bareskrim Polri. Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan menunjuk tim jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara ini.

”Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri,” kata Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, Jumat (12/11) di Jakarta.

Suka atau tidak, melejitnya harga saham PT Krakatau Steel sebesar 49,41 persen pada hari pertama dan kumulatif pada hari kedua naik sebesar 78,82 persen telah menguatkan dugaan banyak pihak tentang adanya indikasi masalah di balik penawaran saham perdana PT Krakatau Steel.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan ketidakheranan atas naiknya harga sebagai akibat mekanisme pasar. Jika keyakinan akan pasar memang menjadi acuannya, mengapa pemerintah tidak mengikuti ”denyut pasar” dalam menetapkan (book building) harga saham perdana PT Krakatau Steel (KRAS)?

Pelepasan harga saham Krakatau Steel (PT KS) yang berada di batas bawah standar harga saham perdana, dinilai merupakan salah satu indikasi tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus ini, meski berada di ranah swasta, yang selama ini cenderung luput dari pengawasan KPK.
 
"KPK harus melakukan investigasi untuk membongkar terjadinya praktek korupsi di balik privatisasi PT KS," ujar Danang Widoyoko, koordinator ICW, di sela Konferensi Internasional Antikorupsi (IACC) Bangkok.

Seperti yang sudah diperkirakan, harga saham PT Krakatau Steel yang dilepas ke bursa saham segera melambung tinggi. Pada saat saham dilepas ke publik di pasar sekunder, harga saham dilepas pada harga Rp. 1200/saham atau naik 42% dari harga di pasar perdana yang hanya Rp. 850/saham.

Kamis (11/10), perwakilan buruh PT. Kanefusa Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), mendatangi Komisi Yudisial. ICW mengadukan 3 hakim Peradilan Hubungan Industrial di PN Bandung karena diduga melampaui wewenang dan melanggar kode etik hakim. KY diminta mengawasi kinerja majelis hakim PHI yang dinilai tidak profesional. "Kami mendesak KY sebagai lembaga pengawasan," tukas Galuh Arya Hadika, Pendamping Hukum Buruh FSPMI PT Kanefusa.