Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (26/11), melantik Jaksa Agung yang baru, Basrief Arief, menggantikan posisi Hendarman Supandji. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Basrief diharapkan dapat membangun sinergi yang baik dengan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini dipimpin Busyro Muqoddas.
KPK diminta mengusut pejabat lama yang terlibat.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin menjatuhkan vonis delapan tahun penjara bagi mantan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Journal Effendy Siahaan.
Majelis yang dipimpin hakim Tjokorda Rai Suamba menyatakan Journal terbukti mengkorupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2007. "Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi," kata Tjokorda. Putusan hakim ini dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Sistem apa pun, baik sosial, politik, hukum, maupun ekonomi, akan runtuh jika birokrasi tidak efektif. Sistem itu tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang akan dijalankan menjadi penting memberikan perkuatan birokrasi yang baik.
Sidang putusan atas terdakwa Zulkarnain Yunus dalam kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) kembali ditunda untuk keempat kalinya.
Zulkarnain, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemarin sempat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hanya menunggu di mobil tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang mengantarnya ke pengadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga otonom yang bisa mengambil alih perkara yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kejaksaan. Kewenangan itu dijamin dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu, KPK tidak perlu ragu apabila ingin mengambil alih penanganan perkara korupsi, yang diduga terkait dengan mafia hukum dan mafia pajak, dengan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan.
Calon unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, berusaha meyakinkan Komisi III DPR tentang penguatan KPK. Busyro mendorong korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan. Bambang lebih menekankan sistem pencegahan korupsi dengan mengoptimalkan sinergi institusi pemerintah.
Pemikiran-pemikiran itu disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pengganti pimpinan KPK di hadapan anggota Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (24/11) siang hingga malam.
Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertemu dengan penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (24/11). Satgas ingin menggali informasi mengenai dugaan kasus penyuapan oleh terdakwa perkara korupsi dan pemberian keterangan palsu terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, kepada penjaga rumah tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Hingga kemarin, Dewan Pers belum dapat menyimpulkan ada tidaknya pemerasan dan tekanan yang dilakukan sejumlah wartawan dalam proses penawaran saham perdana PT Krakatau Steel. Informasi yang diterima Dewan Pers masih asimetris.
Di satu pihak, ada laporan tentang penekanan oleh sejumlah wartawan. Namun, di pihak lain ada pula informasi tentang dugaan penawaran dari pihak pelapor, Henny Lestari selaku Direktur Kitacomm.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, melalui kuasa hukumnya, Aji Wijaya, melaporkan lima media ke Dewan Pers. Kelima media itu dinilai memuat berita bohong, yaitu terkait dugaan pertemuan Aburizal dengan terdakwa kasus korupsi dan pemberian keterangan palsu, yang diduga terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, di Bali.
Aji Wijaya seusai bertemu Ketua Dewan Pers Bagir Manan di Jakarta, Rabu (24/11), menjelaskan, media yang dilaporkan adalah Kompas, Detik.com, SCTV, Media Indonesia, dan Metro TV.
Jaksa peneliti perkara korupsi dan pencucian uang oleh Gayus HP Tambunan tahun 2009, Cirus Sinaga dan Fadel Regan, membantah memberikan petunjuk kepada penyidik polisi untuk menambahkan dakwaan penggelapan dalam perkara Gayus.
Padahal, penyidik polisi perkara Gayus, yakni Komisaris M Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Sri Sumartini, mengatakan kedua jaksa itulah yang meminta penambahan dakwaan penggelapan atau Pasal 372 KUHP.
