Fenomena kian menyebarnya korupsi di daerah mengindikasikan ada yang keliru dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini. Pasalnya, selain sistem pemilihan langsung mensyaratkan modal besar yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah, pilkada kerap disertai dengan praktek politik uang dan pemakelaran pencalonan kepala daerah. Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya pilkada semakin menggelembung dan ongkos demokrasi semakin tinggi.

Foto-foto mirip Gayus, walau membuat ngilu hati, dapat memberi ilham. Barangkali akan sangat baik apabila saat ini semua rumah dan lembaga pendidikan menjadikan Gayus sebagai maskot tentang kebobrokan tabiat dan perilaku manusia! Tentu, bahasan tentang Gayus tidak cukup hanya sampai pada gambaran tentang kepribadiannya. Ini barangkali dapat menjadi penawar atas ketidakyakinan kita bahwa penindakan hukum terhadap pegawai negeri golongan III-A dengan kekayaan miliaran rupiah itu akan bebas manipulasi.

Empat bulan berlalu sejak penganiayan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi. Hingga kini, polisi belum dapat mengungkap kasus itu. Polisi selalu beralasan kurang saksi dan bukti untuk mengidentifikasi pelaku.

"Kami berharap ketenangannya seperti ketenangan air sungai yang bisa menenggelamkan"

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak campur tangan dalam penuntasan kasus Gayus HP Tambunan dikhawatirkan hanya untuk membungkus ketidakberanian Presiden untuk membongkar simpul besar para mafioso hukum di negeri ini. Republik kita tidak boleh dikalahkan oleh seorang Gayus.

Sejak reformasi bergulir, kata yang paling sering tampak digunakan, baik melalui televisi, media cetak, maupun pelbagai tulisan lainnya, adalah kata korupsi. Korupsi menjadi hallmark reformasi.

Publikasi-publikasi tentang korupsi pun bermunculan dengan berbagai argumentasi, terutama sosio-politis. Dari sekian banyak publikasi, yang menarik perhatian publikasi Bank Dunia (2003), ”Memerangi Korupsi di Indonesia. Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan”.

Beruntung Gayus HP Tambunan masih hidup. Bagaimana seandainya dia dibunuh saat ”pelesiran” ke Bali atau sebelumnya, saat-saat mangkir dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua?

Pertanyaan ini bukan mainmain. Mengingat spektrum kasus ”mafia pajak” sekaligus ”mafia peradilan” Gayus HP Tambunan (sebut saja Gayus) sangat luas dan melibatkan banyak pihak, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan kasus Gayus ingin aman dengan cara menghabisi Gayus.

Kemampuan Gayus untuk merusak penegakan hukum terhadapnya sebenarnya tidak terlalu mencengangkan. Kita semua paham betapa bobrok cara negeri ini membangun penegakan hukum yang rapi. Tetapi bukan berarti tidak menimbulkan sensasi.

Dua mantan pejabat Kementerian Sosial, Amrun Daulay dan Mulyono Machasi, memberikan kesaksian yang memberatkan terhadap mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung. Keduanya menyebutkan Bachtiar yang berinisiatif melakukan penunjukan langsung dalam proyek-proyek tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki data terkait atasan Gayus Tambunan. Oleh karena itu, mereka berharap agar gelar perkara dalam kasus skandal pajak Gayus dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tetap dilakukan.

Dengan gelar perkara tersebut diharapkan terjadi pembagian peranan antarpenegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini.