Ide mengganti semua atau sebagian anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu usulan untuk menyelesaikan konflik di badan itu. Namun, langkah itu harus dilakukan secara bermartabat.

”Keputusan akhir untuk menyelesaikan konflik di Badan Kehormatan (BK) DPR diambil Senin pekan depan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Romahurmuziy seusai pertemuan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di DPR, Kamis (25/11) di Jakarta.

“Saat inilah kita harus melakukan perubahan.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Basrief Arief sebagai Jaksa Agung definitif menggantikan Hendarman Supandji. Menurut Presiden, pengangkatan Basrief sudah melalui pertimbangan dan mendengarkan masukan dari sejumlah pihak,termasuk dari Wakil Presiden Boediono.

Pemerintah perlu segera menerapkan konsep illicit enrichment sebagai terobosan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsep ini mampu mengatasi kebuntuan proses hukum melalui pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat publik yang mencurigakan.

Illicit enrichment atau pengayaan diri dengan cara yang tidak wajar tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menolak Korupsi yang diratifikasi Indonesia tahun 2006. Saat ini ada 43 negara yang menerapkan illicit enrichment, termasuk Australia dan Perancis yang memiliki statutory declaration dan mareva injunction.

Kepala SD Negeri 012 Rawamangun, Jakarta Timur, Yitno Suyoko membantah menyunat dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pperasional pendidikan (BOP) hingga miliaran rupiah. "Saya tidak tahu-menahu temuan ICW berdasarkan data BPK itu," ujar Yitno kemarin.

Yitno mengaku dirinya baru hari ini mendengar dari media bahwa sekolahnya terindikasi melakukan korupsi hingga Rp 4,5 miliar. Dia justru balik bertanya soal laporan BPK itu dengan suara datar. "Memang dana yang mana? Saya tidak tahu persis," ujar Yitno, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 012 sejak Agustus 2009.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, Mukri, mengatakan sedikitnya lima perkara kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaganya mandek. Penyebabnya, karena belum keluarnya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kriteria penilaian yang digunakan dipertanyakan.

Jorok ditambahkan Eka Adi ke dalam daftar macet, tidak teratur, jalan rusak, rawan, dan panas yang disebutnya identik dengan Kota Bekasi. Dia misuh-misuh di sebuah jejaring, menanggapi rencana pemerintah kota setempat yang mengancam menutup Stasiun Bekasi belum lama ini. "Kalau sekitarnya berisi sampah, ya stasiun dibersihin berapa kali tetap saja jorok," katanya.

“Kalau ada yang menyeret ke ranah politik, itu risiko kami.”

Sekretaris Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyatakan Satuan Tugas tak ingin kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan diseret ke ranah politik. Komitmen itu pulalah yang disampaikan Denny saat berbicara dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di sela peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, kemarin.

“Kami berharap perkara ditangani KPK biar cepat selesai.”

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik kinerja kepolisian, yang terkesan tidak serius menangani kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan. Hal itu, antara lain, terlihat dari tidak intensifnya mereka memeriksa Gayus sebagai aktor utama skandal mafia yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu. Bahkan Koalisi menuding polisi "bermain" dalam kasus ini.

Indonesia Corruption Watch ragu terhadap kepemimpinan Basrief Arief dalam mereformasi Kejaksaan Agung.“Kita beri waktu sebulan. Kita lihat seperti apa kerjanya,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah kemarin.

Menurut Febri, tumpukan masalah di tubuh kejaksaan tidak bisa diselesaikan oleh Jaksa Agung yang berasal dari lembaga itu. Karena itulah, ujarnya, ICW menolak Jaksa Agung dari kalangan internal. “Basrief pernah jadi Wakil Jaksa Agung, dan kami saat itu tidak melihat kepemimpinannya bagus,”Febri menegaskan.

Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, Busyro Muqoddas, diminta segera beradaptasi dengan sistem kerja Komisi dan berkoordinasi dengan empat pemimpin lainnya. Pasalnya, waktu kerja Busyro yang hanya tinggal satu tahun dinilai terlalu singkat.