Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih fokus memantau instansi-instansi pemerintah yang sangat rawan dengan tindakan korupsi.

Pernyataan Presiden itu disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin dalam keterangan pers seusai diterima oleh Presiden di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (30/11). Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri terkait, Jasin menyampaikan surat undangan kepada Presiden untuk membuka konferensi nasional mengenai pemberantasan korupsi yang diadakan oleh KPK, Rabu (1/12).

Cile, negeri yang sempit tapi panjang di sepanjang pantai Amerika Selatan, diberitakan secara luas tahun ini setidaknya karena dua peristiwa.

Pertama, bulan Oktober ketika berhasil menyelamatkan 33 pekerja tambang yang hampir tiga bulan hidup terperangkap di kedalaman lebih dari 600 meter.

Kedua, Monica Gonzalez Mujica, wartawan, yang mendapat Penghargaan Kebebasan Pers Dunia Guillermo Cano dari UNESCO, organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, pada 3 Mei.

Perdebatan mengenai masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus berlangsung. Sebelum memilih Busyro dalam fit and proper test calon pimpinan KPK, Komisi III DPR RI menegaskan masa jabatan pimpinan terpilih adalah satu tahun.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menyebutkan, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan block grant RSBI di SD 012 RSBI Rawamangun Jakarta. Hal ini membuktikan kecurigaan orangtua siswa yang merasa ada praktik korupsi di sekolah.

Sejak semula, sudah dapat diduga skandal rekayasa pajak dengan tokoh sentral Gayus HP Tambunan sulit diselesaikan tuntas oleh kepolisian. Setidaknya, gejala ke arah itu dapat dilacak dari keterlibatan sejumlah petinggi polisi dalam jejaring kejahatan pajak Gayus.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di sejumlah daerah dinilai bermasalah, karena sejumlah koruptor berhasil menduduki kursi kekuasaan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, selama kurun waktu 2010, ada 4 tersangka koruptor terpilih menjadi kepala daerah. Mereka adalah Bupati Rembang Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupai Bangka Selatan Jamro H Jalil. Ditambah lagi, Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M Najamudin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan adanya indikasi dan potensi kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di Jakarta. Kerugian itu berasal dari pengelolaan dnaa Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Block Grant RSBI.

Berlarutnya pengusutan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, seringkali disebabkan lambatnya pemberian surat ijin pemeriksaan oleh presiden. Surat ijin yang tak kunjung turun, membuat aparat penegak hukum kesulitan mengusut perkara yang menjerat kepala daerah.

Press Release Koalisi Anti Korupsi Pendidikan

Inilah sebuah tragedi sekaligus ironi dalam tata kelola pemerintahan kita. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada 2010, kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara tahun sebelumnya, 2009, tren korupsi didominasi oleh anggota DPRD. Persemaian demokrasi lokal pun terancam gagal.