Pengucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali menimbulkan masalah. Pengelolaan yang tertutup membuat penyelewengan dana sulit dibongkar. Padahal, potensi korupsi di wilayah ini sangat besar. Dari data Badan pemeriksa keuangan (BPK), ditemukan fakta bahwa "enam dari sepuluh sekolah menyelewengkan dana BOS".
Komisi Informasi Pusat mencuri perhatian. Selasa (8/2) pagi, dengan meminjam tempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, majelis KIP menyatakan secara jernih bahwa informasi ”rekening gendut” yang sempat santer tahun lalu harus dibuka. Akan tetapi, Mabes Polri menolak putusan itu.
Di pengujung Juni 2010, sebuah majalah yang terbit di Ibu Kota diborong habis orang tak dikenal. Sempat beredar di media massa, si pemborong menggunakan mobil operasional aparat penegak hukum. Laporan majalah itu rupanya mengganggu kekuasaan. Ia membeberkan sejumlah ”rekening gemuk” para jenderal polisi.
Pihak Kepolisian Negara RI dinilai sulit transparan untuk menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait dengan 17 rekening anggota kepolisian dan besarannya. Hal itu justru dapat menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat sehingga membuat kredibilitas kepolisian semakin rendah.
Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di daerah maupun pusat, dijadikan ”ladang” korupsi. Hal itu terlihat dari data kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2004-2010. Dari hampir 200 kasus yang ditangani, pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yang terbesar, yaitu lebih dari 40 persen.
Aneh bin ajaib! Di Republik ini, proses penegakan hukum, terutama agenda pemberantasan korupsi, hampir selalu menghadirkan ”orang kuat” yang sulit disentuh hukum. Kalaupun berhasil disentuh, hukum bekerja tidak normal bagi orang tersebut.
Kondisi tidak normal itu, misalnya, dapat dilacak dari lamanya hukuman yang dijatuhkan, segala kemudahan yang diperoleh selama menjalani masa tahanan, dan fasilitas lain yang memungkinkan yang bersangkutan untuk segera meninggalkan rumah tahanan.
Kunci pemberantasan korupsi di wilayah sekolah adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam penyusunan anggaran dan belanja sekolah (APBS) dan cerdas mengawasi pengelolaan anggaran, dapat menghapus potensi korupsi di sekolah.
Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memerintahkan Kepolisian Negara RI untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota kepolisian, termasuk besaran jumlahnya kepada Indonesia Corruption Watch. Majelis Komisioner KIP menilai alasan penolakan Polri untuk memberikan informasi itu tidak memadai dan tidak terbukti.
Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Komisioner KIP Ahmad Alamsyah Saragih dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (8/2). Ahmad didampingi anggota Majelis Komisioner KIP, Henny Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon.
Sejumlah kepala daerah atau yang menjalani proses hukum diduga menjadi obyek pemerasan oknum aparat kejaksaan atau kepolisian. Ancaman proses hukum juga membuat sejumlah pejabat enggan memegang jabatan, seperti kepala proyek.
Adang Daradjatun, Selasa (8/2), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengecek kondisi kesehatan istrinya, Nunun Nurbaeti. Nunun adalah saksi dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Nunun telah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi, tetapi tidak datang dengan alasan sakit. ”Kami bersedia, tetapi selama ini belum ada permintaan,” ujar Adang dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, saat dimintai tanggapan seandainya KPK meminta dokter independen untuk memeriksa Nunun.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak mampu mengurangi korupsi di Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, fokus lembaga itu sekarang seharusnya bergeser pada pencegahan korupsi.
”Masyarakat tidak percaya lagi kepada kejaksaan dan kepolisian sehingga dibentuklah KPK. Namun, yang terjadi sekarang, korupsi tidak berkurang secara signifikan,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dalam diskusi Partai Demokrat di Jakarta, Senin (7/2).
