Seisi ruang teleconference Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tertawa ketika Prof M Djafar Saidi menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi hakim agung pada tahun 2007. Dosen FH Unhas itu mengaku sempat beradu argumentasi dengan anggota tim panel bentukan Komisi Yudisial tentang pembentukan peraturan pemerintah.

Djafar meyakini, PP dibuat Presiden. Sementara anggota tim panel itu bersikukuh, itu dibuat Presiden dan DPR. ”Saya dibilang salah. Saya bilang balik, Bapak lebih salah,” kata Djafar, yang disambut tawa berderai 50-an orang di ruangan itu.

Penataan pengelolaan aset bisnis yang dialihkan dari TNI harus segera dilakukan. Mantan Ketua Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI Silmy Karim, yang ditemui di Jakarta, Kamis (17/3), mengatakan, secara formal sudah tidak ada lagi bisnis di dalam struktur organisasi TNI.

Dua pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, yakni Presiden Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekretaris Jenderal Anis Matta, Kamis (17/3), diadukan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya dituduh melanggar etika sebagai anggota parlemen.

“KPK merupakan institusi yang paling tepat menangani kasus ini.”

Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan Kepolisian membuka data ihwal rekening gendut. Sebab, Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa data itu seharusnya dibuka kepada masyarakat.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan berkas lima tersangka kasus cek pelawat dari Partai Golkar telah lengkap atau P-21. Kelima politikus itu adalah T.M. Nurlif, Baharuddin Aritonang, Asep Ruchimat Sudjana, Hengky Baramuli, dan Reza Kamarullah. Dengan dinyatakan lengkap, berkas mereka akan naik ke proses penuntutan.

Tujuh lembaga swadaya masyarakat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh LSM itu adalah Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Lingkar Madani untuk Indonesia, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Komite Pemilih Indonesia, Sugeng Sarjadi Syndicate, dan Indonesia Budget Center.

Menyusul lima tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang telah lebih dahulu lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali merampungkan berkas lima tersangka lagi.

Pengamat militer dari Propatria Institute, Hari Prihartono, mengakui, tak tuntasnya proses pengalihan bisnis yang sebelumnya milik Tentara Nasional Indonesia sudah diduga sejak awal. Hal ini terkait dengan strategi yang dipilih dalam pembuatan regulasi Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diundangkan.

Menurut Hari, Selasa (15/3) di Jakarta, tindakan yang bisa diambil saat ini adalah mengembalikan persoalan itu pada TNI. Namun, harus diingatkan, ketika tentara disuruh mengelola bisnis, kenyataannya banyak yang rugi.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, Rabu (16/3), menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan indikasi korupsi pada pembangunan gedung baru DPR. Mereka minta KPK menghentikan sementara proses pembangunan gedung itu.

”Kami mendesak kepada KPK supaya melakukan penyelidikan yang dikatakan akan dilakukan KPK dan juga menyarankan KPK meminta untuk sementara menghentikan dahulu proses pembangunan gedung senilai sekitar Rp 1,1 triliun itu,” kata Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia.

The phenomenon of corruption goes deep into the very nature of power in Indonesia.
(Richard Robison; The Rise of Capital, 1986)