Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, meminta jajaran Sekretariat Jenderal DPR bertanggung jawab atas insiden surat elektronik Komisi VIII dalam kunjungan ke Australia, beberapa waktu lalu. Dia juga mendesak pemimpin DPR mereformasi Sekretariat Jenderal.
“Insiden terjadi karena tenaga ahli Sekretariat Jenderal salah memberikan alamat surat elektronik,” katanya dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Spa dan fasilitas modern lainnya dicoret.
Kementerian Pekerjaan Umum memangkas sepertiga anggaran proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, atau sekitar Rp 400 miliar. Angka itu didapat dari perhitungan kebutuhan ruangan bagi 600 anggota DPR, seorang sekretaris, serta lima anggota staf ahli.
"Desainnya kami serahkan kepada mereka (DPR),” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Menurut dia, secara lisan sudah disampaikan kepada pemimpin DPR mengenai perubahan anggaran itu.
Sosok yang Disebut Terjerat Kasus Sesmenpora
Bukan sekali ini saja, nama Muhammad Nazaruddin ramai diberitakan di media massa. Beberapa hari terakhir, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini memang ramai disebut-sebut dalam kasus suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatra Selatan.
KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap elite Partai Demokrat.
Partai Demokrat meminta KPK segera membuktikan dugaan keterlibatan partai itu dalam kasus suap, terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Partai Demokrat sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "KPK perlu mendalami praduga itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/5).
ADA yang ’’unik’’ dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan 2011, yakni kembali berkompetisinya Amat Antono, bupati periode 2001-2006 dengan Siti Qomariyah, incumbent (petahana), bupati 2006-2011. Pada pertarungan jilid I tahun 2006, Siti Qomariyah yang ketika itu berpasangan dengan Pontjo (bersimbol Qonco) menang dengan kurang lebih 52% suara dari Antono yang berpasangan dengan Qurofi (Aqur) yang memperoleh kurang lebih 48% suara.
Anggota DPR disebut-sebut turut meminta imbalan terkait proyek pembangunan Wisma atlet di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. ”Imbalan tersebut sebagai balas jasa DPR yang membantu mencairkan anggaran pembangunan wisma berkapasitas 1.000 kamar tersebut,” kata Agus Condro Prayitno, yang mengaku pernah mendengar pengakuan salah satu tersangka Mindo Rosaline Manullang saat masih ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
Berbeda dengan suaminya, yang akhirnya menjadi politikus PKS, Nunun Nurbaeti Daradjatun disebut sebagai simpatisan PDIP. Hal ini dikatakan mantan anak buah Nunun, Arie Malangjudo saat menjadi saksi dengan terdakwa Agus Condro, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus, dan Willem Max Tutuarima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/5).
"Setahu saya, itu (pemanggilan) tidak ada," kata Nazaruddin.
Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera meminta keterangan Muhammad Nazaruddin terkait dengan kasus dugaan suap proyek wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Ini berkaitan dengan intensifnya progres pemberitaan," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin saat dihubungi kemarin.
Amir tak mengungkapkan waktu pemanggilan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Dia hanya berujar, "Segera."
Laporan kunjungan mirip dengan penjelasan di situs.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak parlemen melakukan moratorium atau menghentikan sementara studi banding ke luar negeri karena hasilnya selama ini dinilai tak maksimal.
"Dengan kata lain mengurangi secara signifikan risiko ketidakefektifan studi banding," ujar anggota Koalisi, Abdullah Dahlan, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, kemarin. Koalisi terdiri atas ICW, Indonesia Budget Centre, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah tiga tahun diundangkan, tapi baru empat dari delapan Komisi Informasi Daerah yang menangani sengketa informasi. "Empat lainnya belum beroperasi," kata Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.
