Soetedjo Yuwono, terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan flu burung tahun 2006 diduga telah membagi-bagikan kavling tanah kepada tiga anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI periode 2004-2009.
Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) itu membagikan tanah pada Imam Supardi, Rudianto Tjen dan Ahmad Hafiz Zamawi.
Lemahnya pengawasan terhadap pengucuran dana bantuan sosial mengakibatkan dana ini rawan diselewengkan untuk kepentingan penguasa. Modus ini seringkali dipakai menjelang pemilihan kepala daerah.
Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi, didorong untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor penting di lingkaran kekuasaan. ICW meminta Kejaksaaan segera menuntaskan kasus-kasus besar yang masih terbengkalai.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merekomendasikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya menggunakan skema penyaluran awal, yakni dari Pemerintah langsung ke rekening sekolah tanpa melalui perantaraan pemerintah daerah. Skema ini dinilai lebih efektif dan cepat untuk menyalurkan dana kepada sekolah, selama ada jaminan keterbukaan dan akuntabilitas penyaluran dana.
Lembaga Swadaya Masyarakat Anti-Korupsi menyatakan mendukung terbitnya instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasalnya dengan terbitnya Inpres ini menjadi langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
"Kami mendukung terbitnya Inpres ini lantaran ada aspek whistle blower serta lebih mengacu pada perilaku, manajemen perkara dan ada perintah prioritas dalam pemberantasan korupsi," kata Sekjen Transparansi International Indonesia (TII), Teten Masduki, Selasa (14/6).
Pernyataan Pers
Tidak dapat dipungkiri Kejaksaan merupakan salah satu instititusi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh performa institusi Kejaksaan. Masukan dan dorongan banyak pihak sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kinerja kejaksaan dalam upaya penegakan hukum –pemberantasan korupsi menjadi lebih dan optimal.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Kejaksaan Negeri Makassar gagal menemukan bukti baru menyangkut dugaan markup pengadaan alat multimedia di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan saksi kemarin. Saksi yang diperiksa tidak memberikan data pendukung untuk menelusuri praktek tersebut. "Data penerimaan dan barang tidak ada yang diserahkan. Rencananya, pada pemeriksaan lanjutan baru diserahkan," kata Koordinator Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar Muhammad Syahran Rauf kemarin.
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Biringkanaya, Andi Kodrat Rahman, membantah dugaan penyelewengan anggaran dana blockgrant yang diterima dari Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Makassar. "Penggunaan anggaran itu telah saya sampaikan ke penyidik kejaksaan beserta data alokasinya. Kami heran mengapa ada dugaan seperti itu," kata dia kemarin.
Kejaksaan Negeri Bulukumba menemukan titik terang adanya indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan Kepala Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sukwan.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulukumba A. Taufiq Ismail mengatakan, berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi, pihaknya akan meningkatkan status kasus ini ke tingkat penyelidikan.
Taufiq mengatakan, keterangan dari saksi, yaitu staf Desa Borong dan pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulukumba, menguatkan dugaan korupsi yang dilakukan sang kepala desa.
