Senin, 3 Agustus 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sudah adanya nama-nama yang menarik perhatian bahkan mencurigakan dari 48 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi tahap dua. Tetapi belum ada rincian data karena ICW pun masih melakukan tracking.

Kejaksaan Agung tak hanya menyidik dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi juga mendalami penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada anggaran 2012.

“Penghentian Kasus Bansos Dirancang di Depan Petinggi NasDem”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/06/379355/Penghentian-Kasus-Bansos-Dirancang-di-Depan-Petinggi-NasDem – Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015

Kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyerempet banyak pihak. Nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, yang juga Ketua NasDem Sumatera Utara, disebut sejumlah saksi di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
 

“Kader PKS Bongkar Kasus Gatot”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/05/379271/Kader-PKS-Bongkar-Kasus-Gatot - Tempo, Rabu, 5 Agustus 2015

Tak hanya dibelit kasus penyuapan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga disangka menyalahgunakan kewenangannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Februari lalu, Kementerian menyurati Gatot menyampaikan hasil pemeriksaan khusus mengenai hal itu.

POKOK BERITA:

“ICW: Tantangan Pemberantasan Korupsi Makin Kompleks”
http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/04/418061/icw-tantangan-pemberantasan-korupsi-makin-kompleks – Metro TV , Selasa, 4 Agustus 2015

Jakarta, antikorupsi.org - 17 tahun sudah Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan kontribusi kepada Indonesia dalam gerakan pemberantasan korupsi. Berbasis laporan dari masyarakat sipil dan data yang dimiliki, tidak sedikit koruptor kelas kakap yang telah di jebloskan ke bui oleh aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan melalui dorongan ICW.

Kuasa Hukum Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Koordinator Divisi Hukum Peradilan dan Monitoring Emerson Yuntho, Febionesta meminta agar Bareskrim Mabes Polri sama-sama menghormati mekanisme hukum yang berlaku, yaitu atas peristiwa hukum yang terdapat kaitannya dengan permasalahan pers.

POKOK BERITA:

“Kabareskrim: Kasus ICW Jalan Terus Sesuai UU”
http://www.beritasatu.com/nasional/295808-kabareskrim-kasus-icw-jalan-terus-sesuai-uu.html – Berita Satu, Minggu, 2 Agustus 2015

Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan jika kasus yang menjerat dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo bukanlah delik pers dan akan maju terus sesuai UU.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan tujuh kejanggalan pada kandidat calon pimpinan (capim) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan ini didapatkan oleh tim penelusuran rekam jejak capim KPK 2015 dari jaringan masyarakat sipil. Sebelumnya ICW yang menjadi bagian tim ini telah mendapat kepercayaan untuk melakukan tracking dari panitia seleksi (pansel) capim KPK untuk melakukan tracking terhadap para kandidat di lapangan.