Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan, Mahkamah Agung harus menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam menyelesaikan polemik putusan hakim praperadilan dalam memutus perkara. Hal tersebut juga menyikapi Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 21/PUU/XII/2014 yang manambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan.

POKOK BERITA:

“Polri Dorong Tiga Nama Jadi Pimpinan KPK”

http://print.kompas.com/baca/2015/06/16/Pansel-Tak-Wajib-Meloloskan

Kompas, Selasa, 16 Juni 2015

Seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial (KY) tahap dua menyisihkan 35 orang dari 75 orang. Diantara para calon pimpinan KY yang lolos seleksi, terdapat nama mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono dan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Barat Emmy Mustafa.

"Nama-nama seperti Harjono, KPT Jabar Bu Emmy, Prof Sudjito dari UGM lolos ke seleksi berikutnya," ujar Anggota Pansel KY, Asep Rahmat Fajar di Gedung Setneg, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Keinginan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mau menjadikan DPR sebagai 'DPR modern' dinilai cenderung menipu. Karena DPR menjadikan alasan tersebut untuk merancang 'proyek' yang tidak sesuai amanat rakyat.

Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat konferensi pers Koalisi Kawal Anggaran tolak Dana Aspirasi, di Kantor ICW, Selasa (16/6/2015)

Hari ini, Senin 15 Juni 2015, seharusnya adalah sidang perdana dengan agenda membacakan permohonan Pra Peradilan. Tetapi setelah mempertimbangkan berbagai aspek, serta atas persetujuan dari klien kami Bambang Widjoyanto Penasehat Hukum menyatakan mencabut Permohonan Pra Peradilan atas tidak sahnya Penangkapan dan Penetapan tersangka terhadap Bambang Widjoyanto yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. 

DPR kembali mewacanakan adanya dana pembangunan dapil atau dana aspirasi. Usulan yang pernah sempat menjadi polemik pada 2010 lalu ini kembali digulirkan untuk masuk dalam RAPBN 2016. Usulan ini bahkan disertai dengan peningkatan besaran, dari Rp 15 Miliar per anggota DPR per tahun menjadi Rp 20 Miliar per anggota per tahun.

Koalisi Kawal Anggaran menolak dengan tegas dana aspirasi yang diminta anggota parlemen sebesar Rp 20 miliar per orang. Hal ini dinilai melanggar kewajiban DPR yang bertugas sebagai pembuat undang-undang, pembahas dan pengawas anggaran, bukan pengeksekusi anggaran.

Salah satu kuasa hukum Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, putusan praperadilan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) telah di luar nalar hukum, menyimpang dan tidak mendasar. Oleh karena itu, dirinya mencabut permohonan sidang praperadilan Bambang Widjojanto di PN Jaksel.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-6-12 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 12 Juni 2015

POKOK BERITA:

“Kejagung Berencana Ambil Alih Kasus Dahlan”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/12/Kejagung-Berencana-Ambil-Alih-Kasus-Dahlan

Kompas, Jumat, 12 Juni 2015