Pidato Prabowo Subianto pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2024 lalu menekankan komitmen pembangunan sistem antikorupsi dan pemberantasan korupsi. Namun, pidato berapi-api tersebut terkesan sebatas jargon yang bertolak belakang dengan formasi Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.
Pengistilahan korupsi dengan berbagai bentuk seperti extraordinary crime, serious crime, hingga white collar crime menggambarkan betapa buruknya praktik kejahatan ini. Bukan sekadar karena dilakukan oleh pejabat publik, akan tetapi dampak yang dirasakan korban (masyarakat) telah secara langsung menyentuh segala lini kehidupan, baik perekonomian, sosial, maupun hak asasi manusia. Oleh sebab itu, baik struktur, substansi, maupun kultur hukum harus mengambil peran untuk dapat menutup celah korupsi dan menindak pelakunya.
Pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengendur. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023. Bagaimana tidak, capaian skor hanya menyentuh angka 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Bahkan bila ditarik sepuluh tahun ke belakang, skor Indonesia sama. Begitu pula yang terjadi pada salah satu variabel penentu IPK - Rule of Law Index - di mana perolehannya juga sama dengan tahun sebelumnya.
Total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Pada hari Kamis (3/10), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk "Bayang-Bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024–2029." Dalam diskusi daring tersebut, ICW menyampaikan hasil penelusuran cepat/ pendahuluan 580 anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024. Salah satu hasil temuannya, sedikitnya 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024–2029 memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 3 Oktober 2024 menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam perkara uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang diajukan oleh, antara lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). ICW mendukung permohonan pemohon agar kewajiban pendidikan dasar tanpa pungut biaya ditegaskan berlaku bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Students For Liberty (SFL) berkolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan series diskusi publik #AdiliJokowi bertajuk, “Tumpengan Bareng Sambil Diskusiin Dosa-Dosa Politik Jokowi” di Resonansi Hub, Jumat (27/9) kemarin. Tema ini diangkat sebagai bentuk respon dan solidaritas untuk menjaga suara berbagai elemen masyarakat yang tengah ramai menguak dosa-dosa pemerintahan Jokowi pasca momentum #PeringatanDarurat.
#PeringatanDarurat merupakan sinyal bagi kita untuk terus menjaga, membantu, dan mengorganisir diri untuk mencapai tujuan bersama, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
#PeringatanDarurat merupakan sinyal bagi kita untuk terus berstrategi, bertaktik, dan melawan ketidakadilan yang kita hadapi sehari-hari akibat negara rakus dan korup!
Silakan unduh dan sebarkan zine ini ke kelompok kalian. Sampai jumpa di jalan.
"Bertahanlah sedikit lebih lama. Tumbuhlah liar serupa gulma" -- Efek Rumah Kaca ft Morgue Vanguard, Bersemi Sekebun
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menekankan pentingnya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
