Terdakwa Korupsi Dinas Kebakaran Disidang

Mulai kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyidangkan kasus korupsi di Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat.

Korupsi; Pejabat Dinilai Lemah Kampanye Antisuap

Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberantas suap dan korupsi belum sepenuhnya memicu para pejabat untuk melakukan kampanye antisuap dan korupsi.

Presiden Digaji Rp 52 Juta

Di tengah pencanangan gerakan hemat energi, pemerintah tak hanya berencana menaikkan gaji pegawai negeri. Penghasilan presiden, wakil presiden, dan para menteri juga akan dinaikkan 5 persen untuk tahun anggaran 2006.

Rekening Mencurigakan Masuk Kantong Kapolri

Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Husein kemarin bertemu Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. Salah satu agenda Yunus adalah menyampaikan temuan PPATK terkait rekening mencurigakan milik sejumlah Kapolda dan Kapolres.

Drama sang Koruptor

KUMANDANG azan Magrib menyeru di kejauhan. Anggota KPU Rusadi Kantaprawira tampak gusar. Mukanya pucat. Keringat membelah pipinya. Malam ini saya menginap. Ia berbicara dengan seseorang melalui ponsel.

Penyidik Tetapkan Tersangka Baru Kasus Haji

Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya telah menetapkan tersangka baru kasus Dana Abadi Umat (DAU) Departemen Agama.

Aset Neloe Disita

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji mengatakan, penyidik telah menyita sejumlah aset milik mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe.

Said: Puteh Bertanya Soal Hakim Banding

Sebelum penyuapan, Said dan Popon bertemu di gedung MA.

Gaji Presiden Akan Dinaikkan

Pemerintah akan mengusulkan kenaikan gaji presiden, wakil presiden, pejabat negara, dan menteri sekitar 5 persen. Gaji pejabat eselon I akan dinaikkan 6-7 persen, sedangkan pegawai negeri sipil akan dinaikkan 15 persen (golongan III dan IV) hingga 30 persen (golongan I dan II).

Dugaan Korupsi; KPK Diminta Usut Nurmahmudi soal Lahan Perkebunan

Sebanyak 50 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Front Perjuangan Rakyat (FPR) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka menuntut KPK mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan sejuta hektare di Provinsi Kalimantan Timur yang melibatkan mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail yang pada 26 Juni lalu terpilih menjadi Wali Kota Depok.

Subscribe to Subscribe to