Hukum di negeri ini sungguh memihak. Mirisnya bukan kepada kebenaran, melainkan memihak kekuasaan. Jabatan, posisi, uang, titel, harga diri, harta benda, nafsu serakah seringkali mudah menekuk lutut para pengadil. Bahkan untuk tidak berbohong pun
Puluhan orang dari LBH BUMN kemarin mendatangi Gedung Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Mereka berunjuk rasa sekaligus menanyakan penanganan dugaan kredit macet Bank Mandiri dan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dinilai lamban.
Besaran dana tunjangan kegiatan atau uang lelah untuk 28 anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 3,5 miliar baru muncul dalam surat Gubernur Banten. Angka Rp 3,5 miliar itu tidak pernah dibicarakan dalam pembicaraan lisan antara Koordinator Panitia Anggaran DPRD Muslim Jamaludin dan eksekutif.
Aset yang disita pemerintah dalam kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menurut Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Teten Masduki, harus diwaspadai validitas nilainya. Sebab patut diduga mayoritas aset itu bodong, alias bernilai sangat rendah, atau bahkan fiktif.
Pungutan liar untuk pembuatan akta kelahiran di Depok mencapai hingga lebih dari seratus ribu rupiah setiap lembarnya. Oknum yang menyediakan jasa pembuatan akta kelahiran berongkos mahal tersebut bermain mulai di tingkat RT, kantor kecamatan, Kantor Catatan Sipil, hingga rumah sakit bersalin. Padahal, retribusi resmi sesuai dengan peraturan daerah setempat yaitu sebesar Rp 25.000.
Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengakui telah menerima laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan) berisi daftar 15 nama perwira polisi yang rekeningnya mencurigakan. Kapolri berjanji memberikan sanksi tegas jika kenaikan saldo anak buahnya itu hasil korupsi.
Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Kota Padang tahun 2001 dan 2002 yang merugikan negara Rp 10,44 miliar, 27 mantan anggota DPRD Padang periode 1999-2004 diputus hukuman penjara masing-masing empat tahun, denda Rp 200 juta, dan mengembalikan uang yang dikorupsi.
Keterlibatan pejabat dan kroninya sebagai broker BBM (bahan bakar minyak) diakui pengusaha perminyakan. Arifin Panigoro, bos PT Medco Energi Internasional, menyebut nama menteri energi dan sumber daya mineral mengetahui banyak tentang broker-broker yang merugikan negara itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 telah menangani tindak pidana korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
SD Negeri 1 Balaraja, Kebembem, Kabupaten Tangerang, memungut uang WC (water closed) dan karpet kepada siswanya.
