AKB Agus Kurnia Sutisna diganti secara mendadak dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bogor, kemarin. Penggantian Agus terkait dengan maraknya penyimpangan biaya administrasi pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di Satuan Pelayanan Satu Atap Polres Bogor.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencegah dan memberantas pidana pencucian uang. Namun, dia juga mengingatkan agar PPATK meluruskan distorsi pemberitaan yang merugikan pihak yang belum tentu bersalah.
Polri memiliki komitmen penegakan hukum secara internal untuk mewujudkan kepastian hukum. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan diperoleh bukti kuat bahwa ada oknum anggota Polri yang melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terhadap yang bersangkutan akan diproses melalui mekanisme peradilan umum.
Untuk kesekian kalinya Yayasan Magsaysay di Manila, Filipina, memberikan penghargaan kepada warga negara Indonesia. Tahun ini Penghargaan Ramon Magsaysay diberikan kepada Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch, atas perjuangannya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Proses penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Telkom ditunda sampai waktu tidak terbatas, karena perkiraan kerugian negara sebesar Rp 10 miliar dianggap terlalu kecil.
Seharusnya polisi tidak perlu ragu untuk menyidik. Justru temuan ini menjadi uji coba bagi polisi, khususnya Kepala Polri baru, yang seyogianya memberikan sinyal kuat kepada anggotanya agar berani melanjutkan temuan ini.
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar keluarga koruptor turut ditangkap dan bukan hanya koruptornya. Menurut dia, koruptor sering kali melakukan kejahatan atas dorongan dari keluarga mereka.
Penahanan mantan Direktur Investasi PT Jamsostek Andi R Alamsyah dibantarkan dengan alasan sakit jantung. Andi adalah tersangka kasus korupsi dana Jamsostek senilai Rp100 miliar.
Setelah beberapa hari menjadi teka-teki, nama 15 perwira Polri yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kapolri Jenderal Sutanto, karena memiliki rekening tidak wajar, mulai beredar di masyarakat.
Sepanjang 2004, menurut catatan Amnesti Internasional, setidaknya 3.400 orang telah dieksekusi dan di antaranya karena terlibat korupsi.
