Buletin Anti-Korupsi: Update 9-6-2016

POKOK BERITA:


“MA Kaji Prosedur Pengawalan Nurhadi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/09/400402/MA-Kaji-Prosedur-Pengawalan-Nurhadi

Tempo, Kamis, 9 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 8-6-2016

POKOK BERITA:


“Ajudan Nurhadi Akan Diperiksa di Poso”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/08/400313/Ajudan-Nurhadi-Akan-Diperiksa-di-Poso

Tempo, Rabu8 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 7-6-2016

POKOK BERITA:


“Rekening Istri Nurhadi Terancam Diblokir KPK”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/07/400246/Rekening-Istri-Nurhadi-Terancam-Diblokir-KPK - Tempo, Selasa, 7 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 6-6-2016

POKOK BERITA:


“Rekening Jumbo Istri Nurhadi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/06/400206/Rekening-Jumbo-Istri-Nurhadi

Tempo, Senin, 6 Juni 2016

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 26 Mei - 1 Juni 2016

RINGKASAN MINGGUAN:

In-Depth Analysis: Tiga Pemicu Korupsi Sektor Peradilan

Berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun hasil yang dicapai pasti akan lebih baik (Prof. B.M Taverne). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh individu-individu didalamnya. Dinamika penegakan hukum amat bergantung kepada komitmen serta sosok aparat penegak hukum itu sendiri.

Buletin Anti-Korupsi: Update 3-6-2016

POKOK BERITA:


“Keterlibatan Hakim Lain Didalami”

http://print.kompas.com/baca/2016/06/03/Keterlibatan-Hakim-Lain-Didalami

Kompas, Jumat, 3 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 2-6-2016

POKOK BERITA:


“Reklamasi Pulau Podomoro Kembali ke Nol”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/02/400023/Reklamasi-Pulau-Podomoro-Kembali-ke-Nol - Tempo, Kamis, 2 Juni 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 1-6-2016

POKOK BERITA:


“Ahok Teruskan Reklamasi Pulau Podomoro”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/01/399960/Ahok-Teruskan-Reklamasi-Pulau-Podomoro - Tempo, Rabu1 Juni 2016

Bahas Justice Collaborator, LPSK Selenggarakan Rakor Dengan Penegak Hukum

Antikorupsi.org, Denpasar, 1 Juni 2016 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan pemenuhan hak saksi dan korban di Denpasar,1-3 Juni 2016.

Menurut Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK, dalam sambutan Rakor Rabu (1/6) ini  menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk penguatan implementasi kebijakan dan teknis pemberian perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi, korban, pelapor (whistleblower) dan saksi pelaku (justice collaborator).

Subscribe to Subscribe to