Antikorupsi.org, Jakarta, 31 Agustus 2016 – Koalisi Pilkada Bersih menolak upaya DPR RI untuk membuka peluang terpidana mencalonkan diri. Upaya DPR RI tertuang dalam wacana revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan.

“Upaya ini melecehkan akal sehat,” kata anggota Koalisi Pilkada Bersih, Donal Fariz dalam jumpa pers di Kantor ICW, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, wacana revisi PKPU nomor 5 tahun 2016 bertentangan dengan keinginan publik yang menginginkan calon kepala daerah bersih dari permasalahan hukum.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, upaya revisi Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 melalui Rancangan PP (RPP) Warga Binaan tidak semestinya dilakukan. Perubahan dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter menilai alasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 melalui Rancangan PP (RPP) Warga Binaan tidak konsisten.

“Tidak jelas alasannya apa. Ada alasan soal kelebihan kapasitas, sisi lain diskriminasi, lalu ada lagi soal kericuhan yang terjadi di lapas,” ujar dia dalam diskusi di Kantor ICW, Kamis, 1 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang layak disoroti. Sebabnya adalah persoalan seperti tingginya tingkat kemiskinan, korupsi, dan pembangunan bermasalah.

“Permasalahan itu lahir akibat tata kelola yang buruk,” kata Adnan dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Jakarta, Antikorupsi.org, 1 September 2016 – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Banten Bersih menyerukan penolakan terhadap praktik politik dinasti di Provinsi Banten. Praktik politik tersebut dinilai membahayakan proses demokrasi.

“Masyarakat Banten harus lepas dari bayang-bayang keluarga korup,” ujar aktivis Forum Banten Bersih, Beno Novit Neang dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Agustus 2016 – Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan, sebanyak 378 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau tidak memiliki izin pelepasan kawasan.

“Dari 513 perusahaan, 378 tidak punya izin,” kata Made dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin, 29 Agustus 2016.

Perusahaan yang tak memiliki izin tersebut mengelola perkebunan sawit dalam kawasan hutan, atau berstatus ilegal. Luas perkebunan sawit yang berstatus ilegal mencapai 2.494.484 hektar.

POKOK BERITA:

“Ketua KPK Dukung Petisi Tolak Remisi Bagi Koruptor”

http://news.detik.com/berita/3287610/ketua-kpk-dukung-petisi-tolak-remisi-bagi-koruptor

Pandangan negatif publik terhadap masalah korupsi di tubuh kepolisian ditanggapi positif oleh Kapolri baru Tito Karnavian. Kapolri secara terbuka mengakui bahwa masih terjadi perilaku-perilaku koruptif di internal kepolisian. Bahkan, Kapolri sudah merencanakan beberapa tindakan pembenahan.

Polemik Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terus bergulir. 

POKOK BERITA:

“Calon Hakim Agung Dinilai Kurang Mumpuni”