Menindaklanjuti sejumlah laporan hasil audit dan rekomendasinya, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI.
Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono akan diperiksa Timtastipikor besok, 26 Januari 2006. Dia merupakan saksi kunci kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) tanah Hotel Hilton. Sebab, HGB itu dikeluarkan BPN.
Wakil Ketua Komisi III DPR M Akil Mochtar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima dana Rp 680 juta dan telah digunakan untuk membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Melawi.
Pimpinan Mahkamah Agung mengklaim perpanjangan usia pensiun 10 hakim agung, termasuk Ketua MA Bagir Manan, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perpanjangan usia pensiun hakim agung juga sudah menjadi preseden di Mahkamah Agung.
Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri pulang ke Indonesia dengan kesadaran sendiri. Saat ini polisi masih terus mengejar 18 koruptor yang berada di luar negeri. Pencarian itu melibatkan interpol dan seluruh jajaran di bawah Polri.
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya telah mengajukan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggeledah kantor pajak di wilayah DKI Jakarta. Penggeledahan kantor pajak dan penyitaan dokumen terkait itu dilakukan berhubungan dengan penyidikan kasus korupsi restitusi pajak dan ekspor fiktif.
Terdakwa kredit macet Rp 160 miliar Bank Mandiri E.C.W. Neloe menyebutkan, kredit bermasalah merupakan hal yang biasa dalam dunia perbankan dan perkreditan. Dia juga mengatakan bahwa kredit macet PT Cipta Graha Nusantara (CGN) tidak parah.
Pemerintah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit cepat (quick assessment) terhadap biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Audit terhadap nilai acuan harga komersial listrik PLN itu merupakan syarat yang ditetapkan DPR sebelum pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL).
Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim yang ditangkap Senin resmi ditahan tadi malam. Dia menyusul Deputi Direktur PLN Agus Darnadi dan Ketua Kadinda Kepri Johanes Kennedy yang telah lebih dahulu ditahan terkait kasus yang sama.
Sebanyak 17 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok periode 1999-2004 divonis dua tahun kurungan dan denda masing-masing Rp 50 juta atau subsider tiga bulan kurungan.
