Ni Ketut Sukerti tak perlu pusing kalau penyakit tekanan darah tingginya kambuh. Dia tinggal memilih dokter mana tanpa harus merogoh kantong. Pemilik warung ini cukup mengeluarkan kartu saktinya: kartu Jaminan Kesehatan Jembrana, yang membuatnya gratis berobat ke dokter umum mana pun. Kalau tidak ada program JKJ, saya bisa tidak bisa berobat manakala sakit saya kambuh, ujarnya saat ditemui di warungnya, dekat Terminal Negara, kemarin. Ia mengaku menderita sakit tekanan darah tinggi.

Warga Jembrana lainnya, Ketut Dela, juga menyatakan dia terbantu dengan program ini. Ini sangat membantu kami yang tergolong miskin, ucapnya.

Jembrana memang luar biasa. Meski termasuk daerah yang tidak kaya, pelayanan publiknya dinilai hebat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Bagaimana tidak? Seluruh masyarakat bisa mendapatkan pengobatan gratis setiap kali ke dokter umum ataupun bidan, baik yang di rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Mereka hanya perlu membayar Rp 10 ribu setiap tahunnya untuk mendapatkan kartu JKJ. Lebih canggih lagi, pemerintah telah merencanakan database catatan kesehatan para pemegang kartu asuransi dan dibuat online. Jadi pasien tak perlu khawatir berganti-ganti dokter karena riwayat penyakit dan pengobatan otomatis terpantau, ujar Dewa Gede Ary Chandra, juru bicara Pemerintah Kabupaten Jembrana, saat ditemui di kantornya kemarin.

Gratisnya pelayanan kesehatan bukan satu-satunya kenyamanan yang dinikmati warga Jembrana. Pemerintah setempat telah lama menggulirkan program bebas biaya pendidikan, sebelum program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan, yaitu mulai 2001. Pendidikan gratis ini bisa dinikmati hingga sekolah menengah atas.

Tak hanya itu, pemerintah kabupaten juga membebaskan biaya pembuatan kartu tanda penduduk. Tinggal saya sampaikan kepada kepala dusun kemudian berikan foto yang diminta, dalam tempo tiga hari sudah selesai. Tidak ada biaya apa pun, ucap seorang warga, Sudjana.

Para petani pun mendapat bantuan modal.

Dari mana dana diperoleh menjadi pertanyaan besar karena Jembrana dikenal sebagai daerah miskin dan tak seperti kawasan Bali lainnya, sepi dari kunjungan wisatawan. Pendapatan asli daerah hanya Rp 10,4 miliar, sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya Rp 339 miliar lebih. Adapun penduduknya mencapai 252.104 jiwa.

Jawaban dari bupati, efisiensi dengan cara pemangkasan jabatan. Kami sudah melakukan per Oktober 2003, ujar Bupati Jembrana Gede Winasa saat ditemui sekitar akhir tahun lalu. Dari 13 dinas yang ada, Winasa menyederhanakan menjadi tujuh kantor dinas. Untuk diketahui, pemangkasan itu berarti penghematan ratusan juta rupiah per tahunnya, ia menerangkan.

Tak mengherankan, Jembrana kemudian kebanjiran tamu. Bukan wisatawan, tapi para pejabat daerah lain yang melakukan studi banding. Menurut Dewa Gede Ari Chandra, tahun lalu saja tercatat 289 pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia yang melakukan studi banding ke Jembrana. Rata-rata dua-tiga pemerintah daerah per hari yang kami terima, ujarnya. Jembrana memang layak ditiru. MADE MUSTIKA

Sumber: koran Tempo, 2 Februari 2006