Antikorupsi.org, Jakarta, 22 November 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menjalani persidangan sengketa informasi melawan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Dalam sidang ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Pusat, Senin, 21 November 2016, ICW meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk membuka informasi yang menjadi perkara sengketa.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan di era Kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo. Selama dua tahun kepemimpinan HM Prasetyo, tuntutan Jaksa untuk koruptor masih ringan.
Peneliti Hukum ICW, Aradila Caesar menilai, kinerja penuntutan sejauh ini tidak memuaskan. “Rata-rata tuntutan kepada terdakwa kasus korupsi hanya 3 tahun 4 bulan. Ini kan masuk kategori tuntutan sangat ringan,” cetusnya di Kalibata, Jakarta, Kamis, 17 November 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Kepemimpinan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung memasuki masa dua tahun pada 20 November 2016. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dua tahun kinerja Kejaksaan dibawah kepemimpinannya tidak memuaskan. Presiden RI Joko Widodo diminta melakukan evaluasi terhadap posisi HM Prasetyo.
Beberapa catatan negatif terhadap kinerja Kejaksaan Agung diberikan oleh ICW. Peneliti ICW, Wana Alamsyah menerangkan, salah satu hal yang mesti disoroti ialah penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Sidang sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) belum mendapat titik temu. Dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat, Selasa, 16 November 2016, kedua belah pihak masih bersikukuh dengan alasannya masing-masing.
BPK RI yang dalam persidangan diwakili oleh bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beralasan bahwa informasi yang diminta oleh ICW masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Pihak pemerintah mulai membangun komunikasi dengan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) terkait dengan 34 proyek PT.
20 November 2016 HM Prasetyo genap dua tahun menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa. Penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sejak awal dinilai kontroversial karena banyak menuai protes dari sejumlah kalangan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis terhadap kinerja Kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo selama dua tahun terakhir (November 2014 - November 2016). Evaluasi ini dilakukan dengan dua mata pisau analisa, yaitu kinerja dalam reformasi birokrasi Kejaksaan dan kinerja bidang pemberantasan korupsi.
“Muhammad Santoso Didakwa Terima Suap”
Tempo, Selasa, 15 November 2016
Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Santoso, didakwa menerima suap sebesar Sin$ 28 ribu dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara PT Kapuas Tunggal Persada. Suap itu diberikan agar Santoso membantu pengurusan perkara perdata yang menyeret perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimatan Tengah tersebut.
POKOK BERITA:
“PLN Lanjutkan Proyek Mangkrak”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 14 November 2016
