Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar malam puncak penganugerahan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2. Acara digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam sambutan acara mengatakan, media berperan besar dalam membongkar skandal dan kejahatan yang dilakukan aktor penguasa.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
ICW-Perludem, 2016
Pemilu adalah momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara pemilu.
Saat ini tengah dilakukan seleksi anggota komisioner KPU dan Bawaslu baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
ICW-Perludem, 2016
Pemilu adalah momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara pemilu.
Saat ini tengah dilakukan seleksi anggota komisioner KPU dan Bawaslu baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki.
AYO LAPORKAN REKAM JEJAK CALON ANGGOTA KPU DAN BAWASLU PERIODE 2017-2022
Saat ini tengah diadakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Tim Seleksi (Timsel) yang dibentuk Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 58 dari 512 nama calon yang lolos seleksi tahap II. Selanjutnya, Timsel membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 27 Desember 2016 – Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu berhati-hati dalam kasus E-KTP.
“Saya menduganya begitu, KPK terlalu berhati-hati,” ujar Emerson, di Bogor, Rabu 21 Desember 2016.
KPK menurutnya terlalu lama dalam memproses kasus tersebut. Hal itu diantaranya terlihat dari penetapan tersangka yang terkesan dicicil.
Ia mengatakan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan KPK terkait kasus E-KTP.
Antikorupsi.org, Jakarta, 27 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi dengan tema ‘Menyelematkan Aset Negara Dari Korupsi’. Diskusi berjalan unik karena diadakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL).
Diskusi berlangsung sejak kereta memulai perjalanan di Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Bogor. Dalam diskusi yang diadakan pada Rabu, 21 Desember 2016 tersebut, pembicara dari berbagai latar belakang memberikan paparannya.
Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Desember 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk membatalkan telegram yang mengharuskan aparat penegak hukum mengantongi izin untuk memproses hukum anggota Polri.
Izin tersebut meliputi pemanggilan anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri.
Aparat penegak hukum yang diharuskan memiliki izin yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Pengadilan juga diharuskan memiliki izin tersebut.
Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Desember 2016 – Komisi Informasi Pusat memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) untuk membuka informasi terkait hasil dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Efdinal.
“Memerintahkan termohon (BPK RI) untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh pemohon (ICW),” ujar Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, dalam sidang pembacaan putusan di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.
Antikorupsi.org, Tangerang, 19 Desember 2016 – Komunitas pemantau Pilkada yang tergabung dalam gerakan ‘Ayo Banten’ menyerukan publik Banten untuk mengenali Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada 2017.
“Cermati mana yang baik, mana yang pantas untuk Banten,” ujar Koordinator Ayo Banten, Virgo Sulianto, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu, 18 Desember 2016.
Momentum Pilkada menurutnya menjadi penting untuk menentukan masa depan Banten.
Antikorupsi.org, Jakarta, 9 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 122 Kepala Desa atau Ketua Asosiasi Kepala Desa menjadi tersangka kasus korupsi. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa kepala desa menjadi aktor yang paling sering ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Peneliti ICW, Tama Satrya Langkun mengatakan, jumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat desa mengkhawatirkan. “Dalam pantauan kami ada 133 kasus,” ujarnya dalam diskusi ‘Mengawal Dana Desa’ di Kalibata, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.
