Perguruan Tinggi (PT) tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi. Tak lama berselang, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan temuannya terkait pola-pola korupsi di perguruan tinggi.

Dalam pembukaan Anti-Corruption Summit di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akhir Oktober lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan telah mengendus adanya keganjilan dalam pemilihan rektor.

RINGKASAN MINGGUAN

PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI

1.    Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. (Ketua MK)

2.    Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.  (Wakil Ketua MK)

3.    Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim MK)

4.    Manahan Sitompul, S.H., M. Hum. (Hakim MK)

5.    Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (Hakim MK)

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak hakim konstitusi untuk menolak permohonan pengujian masa jabatan hakim. Saat ini, terdapat dua permohonan pengujian terkait masa jabatan Hakim Konstitusi.

Dua permohonan terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yaitu pertama, permohonan pengujian UU MK yang meminta agar Hakim Konstitusi diberikan masa kerja sampai usia 70 tahun. Permohonan diajukan oleh hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peringatan kepada tujuh hakim MK. Sembilan hakim diminta untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Peringatan yang diberikan berkaitan dengan permohonan pengujian yang sedang berlangsung terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pengujian berhubungan dengan ketentuan Masa Jabatan Hakim Konstitusi.

POKOK BERITA:

“Rp100 Juta untuk Balas Budi”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/11/30/Rp-100-Juta-untuk-Balas-Budi

Kompas, Rabu, 30 November 2016

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. Rancangan ini akan mengubah kekuasaan kehakiman sekarang karena membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman kepada lembaga lain.

POKOK BERITA:

“PT EK Prima sebagai Korporasi Akan Didenda”

Tempo, Jumat, 25 November 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan menyeret PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) sebagai korporasi dalam kasus suap terhadap Handang Soekarno. Pemilik perusahaan, Rajesh Rajesh Rajamohan Nair, menyuap sebesar Rp 1,9 miliar untuk menghapus surat tagihan pajak kepada PT EK Prima sebesar Rp 78 miliar.

RINGKASAN MINGGUAN