PTUN Jakarta Menangkan ICW Melawan BPK

PTUN Jakarta memenangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam sengketa informasi melawan Badan Pengawas Keuangan RI (BPK RI). Sengketa informasi ini adalah terkait dengan tidak diberikannya salinan putusan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dan sidang BPK RI atas nama Efdinal. ICW pada November 2015 melaporkan kasus dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jakarta, Efdinal, ke MKKE BPK RI. Pada Maret 2017 ICW mendapatkan informasi bahwa MKKE BPK RI telah memutus dan memberikan sanksi terhadap Efdinal.

Teror Tak Lumpuhkan Novel dan KPK

Air keras disiramkan ke wajah Novel Baswedan. Patut diduga, otak pelakunya berkeinginan agar Novel roboh dan KPK rapuh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Novel Baswedan adalah ikon di KPK. Karena itu, menyerang Novel berarti pula menggempur KPK.

Saldi dan Pedang Keadilan

Mentari belum lagi terbangun dari balutan malam ketika sosok yang saya kenal itu tiba-tiba muncul.

Sosok dengan potongan rambut sama dalam belasan tahun itu langsung duduk di samping saya. ”Selasa saya dilantik, Ref,” kata Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang. Saat itu, Sabtu, 8 April, kami berada di loungeGaruda menjelang terbang. Saya ke Semarang, Saldi ke kampung halamannya di Padang. Cuma sebentar kami bercakap. Panggilan memasuki pesawat telah menyapa saya terlebih dulu.

Korupsi Proyek Strategis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, korupsi adalah salah satu penyebab utama biaya infrastruktur menjadi sangat mahal. Maka, menjadi sangat penting untuk mengawasi keseluruhan proses pembangunan tersebut.
 
Pernyataan ini bisa diletakkan dalam dua konteks. Pertama, tentang prioritas agenda pembangunan yang dicanangkan oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui berbagai proyek strategis nasional.
In-Depth Analysis: Momentum Reformasi di Sektor Pertahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk pemerintah Filipina. Penetapan status tersangka merupakan tindak lanjut dari Operasi tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (30/3/2017). Selain Firmansyah, KPK pun menangkap Arif Cahaya General manager Treasury PT PAL Indonesia serta Agus Nugroho pegawai Ashanti Sales Inc.

Kegagalan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016.

Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.

Membubarkan Parpol Korup

Kian hari praktik korupsi di Indonesia kian berkembang. Hukum gagal membendung perilaku busuk penyelenggara negara atau pejabat pemerintah.

Jerat hukuman yang kian berat bukannya menitahkan efek pencegah bagi pelaku, tetapi justru memacu mereka mengembangkan modus korupsi dari sederhana menjadi makin canggih dan rumit. Tujuannya agar korupsi yang dilakukan lepas dari jerat hukum dan mereka dapat terusmelenggang bebas menikmati uang hasil korupsi.

Aparat Negara Pembangkang Hukum

Wherever law ends, tyranny begins - John Locke

Ibu Patmi, warga Kendeng yang melakukan aksi kolektif, wafat. Perempuan pejuang itu menjadi ”tumbal” ambisi pendirian pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang dan pabrik semen lainnya di Kendeng.

ICW Gelar Seminar Nasional “Selamatkan Kekayaan Negara, Selamatkan Sumber Daya Alam”

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 April 2017 – Pada 30 Maret 2017 lalu bertempat di Balai Kartini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Seminar Nasional dengan tema Selamatkan Kekayaan Negara, Selamatkan Sumber Daya Alam. Dalam seminar ini dibahas kajian ICW di sektor mineral dan hutan mengenai potensi penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kerugian Negara Timah Ilegal Mencapai 5 Triliun

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 April 2017 - Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan Maret lalu, bertempat di Sekretariat ICW, membeberkan temuan indikasi kerugian negara dari penjualan timah ilegal selama 12 tahun. Dalam periode 2004-2015 terdapat indikasi penjualan timah ilegal sebesar Rp5, 714 triliun.

Subscribe to Subscribe to