Komisi Pemberantasan Korupsi segera menahan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Zulkarnain Yunus. Surat sudah dilayangkan KPK untuk panggilan eksekusi pada Jumat (7/11) ke rumah Zulkarnain di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Krisis keuangan akibat kredit macet di Amerika Serikat berdampak ke mana-mana. Salah satunya tak hanya membuat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ambruk dan bergejolak, tetapi juga pendanaan partai politik, yang bersumber dari saham, khususnya untuk kepentingan Pemilu 2009
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Surat kuasa khusus itu untuk keperluan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi PT Timor Putra Nasional atau TPN.
Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Selasa (4/11), mengakui, pemilihan Ketua MA sedikit banyak dipengaruhi oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang MA, terutama terkait usia pensiun hakim agung.
Paskah Suzetta Bantah Berikan Perintah
Ketua Subkomisi Keuangan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2003, Hamka Yandhu, salah seorang tersangka dalam perkara dugaan korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, pernah mengakui, dia membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi IX DPR lainnya atas dasar perintah.
Draf KPU tak jauh berbeda dengan ketentuan Pemilu 2004.
Pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum 2009 rawan menjadi ajang pencucian uang, sumbangan fiktif, dan aliran dana ilegal. Menurut Koordinator Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih jelas ketentuan laporan dana kampanye. "Laporan dana kampanye peserta Pemilu 2009 kemungkinan besar akan seperti pada 2004, banyak manipulasi," kata Adnan kemarin.
Setelah memeriksa para pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk pemberkasan Aulia cs, kemarin KPK menghadirkan para penerima dana skandal Rp 100 miliar tersebut. Mereka adalah para mantan pejabat BI yang menerima kucuran fulus senilai Rp 68,5 miliar.
Vonis terhadap para terpidana mati kasus pelaku bom Bali sudah diputuskan. Eksekusi hukuman mati terhadap mereka akan dilaksanakan pada awal November 2008. Sementara itu, pelaku tindakan penyelewengan uang negara oleh para koruptor hanya dijatuhi hukuman penjara, bahkan tidak sedikit yang tidak tersentuh hukum hingga saat ini.
Mahkamah Agung membutuhkan suntikan ”darah segar” yang mampu mempercepat jalannya reformasi peradilan. Untuk itu, diperlukan pemimpin MA yang menjanjikan percepatan pembaruan dan mampu membawa perubahan segera.
Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mengingatkan Bulyan Royan, anggota DPR, untuk berkata jujur. Di sidang, Bulyan yang menjadi saksi selalu menjawab lupa, tidak tahu, atau tidak jelas.
