Jaksa Agung Minta DPR Sahkan Aturan Hukum

Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang terkait dengan penegakan hukum. Rancangan undang-undang yang dimaksud adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

17 Partai Diminta Serahkan Rekening Kampanye

Badan Pengawas Pemilu memperingatkan 17 partai politik supaya segera menyerahkan rekening khusus dan saldo awal dana kampanye. Rekening khusus perlu diserahkan karena maraknya kampanye partai politik.

KPK Periksa Ketua DPRD Jakarta

Anggota DPRD adalah perangkat pemerintah daerah setara dengan gubernur.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ade Surapriatna kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama sekitar sembilan setengah jam mengenai pengelolaan upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan pada 2005-2007.

Profil Calon Ketua Mahkamah Agung

Pemilihan ketua Mahkamah Agung kemungkinan dipercepat, yang sedianya dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Januari 2009 nanti. Sayangnya dalam proses seleksi tersebut tidak ada penyampaian visi dan misi maupun membuka ruang bag publik untuk memberikan masukan mengenai track record calon, maupun uji kesehatan. Informasi seleksi KMA sepertinya mendadak, karena beberapa hakim agung yang dihubungi juga tidak mengetahui adanya proses seleksi tersebut. ICW dan Koalisi akan menyikapi hal tersebut pada hari Rabu, 14 Januari 2009 Pukul 13.30 bertempat di ICW  Jl. Kalibata Timur IV D No 6.

Pengadilan Umum "Kuburan" Pemberantasan Korupsi

ma277 terdakwa korupsi dibebaskan dan 10 terdakwa divonis percobaan oleh Pengadilan Umum di tahun 2008. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2008 terdapat 194 perkara korupsi dengan 444 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus (divonis) oleh pengadilan diseluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri = 159 perkara), banding (Pengadilan Tinggi= 10 perkara), kasasi (MA=25 perkara).2 Sedangkan nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.

klik disini untuk mengunduh file lengkapnya

ICW Menilai BK DPR Tidak Transparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR. ICW menilai, tidak adanya kewajiban bagi BK untuk memublikasikan hasil kerja tahunan secara terbuka kepada publik membuat ukuran kinerja BK menjadi sumir.

KPK Desak MA Sapih PK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku gemas atas lambatnya reformasi di tubuh lembaga peradilan. Dia mengusulkan sejumlah perubahan sistem agar keadilan bisa ditegakkan.

Kejaksaan Agung Hitung Untung Rugi Banding

Perlawanan kejaksaan dalam sengketa pembekuan uang EUR 36 juta milik Garnet Investment, perusahaan investasi milik Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris, tidak dilakukan dengan gegabah. Kejaksaan masih menghitung berbagai kemungkinan jika melakukan upaya kasasi.

Kejagung Minta Bantuan Deplu; Lacak Hartono Tanoe di Singapura

Kejaksaan Agung tidak ingin penyidikan kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM terhenti terlalu lama. Kejaksaan meminta bantuan Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk mengecek kebenaran sakitnya Hartono Tanoesoedibjo, pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), di Singapura.

BPK Laporkan Dugaan Korupsi Rp 30,18 Triliun

Dalam kurun 2003-2008, Badan Pemeriksa Keuangan telah melaporkan 210 hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai total hasil pemeriksaan tersebut Rp 30,18 triliun dan US$ 470 juta.

Subscribe to Subscribe to