Emir ditanyai soal kehadiran dan kronologi pengajuan anggaran hingga pengesahannya.
Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis menilai pertemuan di Hotel Four Seasons, Jakarta, bukan pertemuan liar. Menurut Emir, sebuah pertemuan dikatakan liar apabila mengatasnamakan Panitia Anggaran DPR RI dan menghasilkan suatu keputusan.
Departemen Pendidikan diminta menghitung kembali besaran bantuan.
Pemerintah daerah diminta berkomitmen membiayai pendidikan gratis di daerah masing-masing. "Tanpa komitmen pemerintah daerah, pendidikan gratis tidak akan terwujud," kata Koordinator Divisi Advokasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta kemarin.
Transparency International Indonesia (TII) menyarankan pemerintahan memfokuskan pemberantasan korupsi pada bidang hukum dan ekonomi Indonesia. Dua lembaga ini diyakini sebagai pusat penyalahgunaan kewenangan serta praktek korupsi. "Pemerintah fokus pada dua lembaga ini saja," kata Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki di Balikpapan kemarin.
Indonesia Corruption Watch mendesak Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa membatalkan surat keputusan pengangkatan sembilan hakim tindak pidana korupsi. Prosedur penggantian hakim itu dinilai cacat hukum, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 56.
Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengatakan bahwa pertemuan di Hotel Four Seasons pada 19 Februari bukanlah pertemuan resmi yang mengatasnamakan Panitia Anggaran DPR. Pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa yang tidak menghasilkan keputusan apa-apa.
Nama mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution kembali disinggung dalam persidangan dugaan korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia/Bank Indonesia. Tim penasihat hukum terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan mempertanyakan hasil pemeriksaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan mengenai peran Anwar dalam persetujuan penggunaan dana YPPI.
Persidangan lanjutan Aulia Pohan cs yang terseret kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) kemarin (14/4) mengungkap fakta baru. Dari keterangan saksi auditor BPK terungkap bahwa dana kepada para mantan pejabat hukum BI sejumlah Rp 68,5 miliar juga mengalir ke aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sasaran kemarahan massa kemarin. Itu buntut penolakan izin perpanjangan penahanan jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita. Ratusan orang dari empat organisasi antinarkoba berunjuk rasa di depan gerbang Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta.
Kita ketahui bahwa dua jaksa yang diduga menggelapkan 343 butir ekstasi (Esther Tanak dan Dara Veranita) terpaksa dibebaskan dari penahanan Polda Metro Jakarta. Untuk menyikapi peristiwa tersebut ICW mengeluarkan press release.
SUNGGUH ironis, di tengah upaya masyarakat dan pemerintah memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dua jaksa yang diduga menggelapkan 343 butir ekstasi (Esther Tanak dan Dara Veranita) terpaksa dibebaskan dari penahanan Polda Metro Jakarta.
