Kejaksaan mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari Rp1,134 triliun.
DALAM satu semester tahun 2009, periode Januari hingga Juni, kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani dan menindak sebanyak 832 perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. Sebanyak 549 perkara korupsi telah dilimpahkan ke pengadilan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak kepolisian. Waktu pertemuan dengan Polri belum bisa dipastikan, namun KPK memastikan jika dialog tatap muka tersebut dilangsungkan bukan untuk meluruskan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, semisal isu penyadapan.
“Besar kemungkinan, jumlah yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari sebenarnya.”
Pasangan calon presiden-wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto paling banyak mengumpulkan dana kampanye dibanding kandidat lain.
Hontjo Kurniawan, terdakwa penyuap anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.
Setahun lebih sedikit, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara di tingkat rapat kerja antara Komisi I DPR dan pemerintah, dalam hal ini dipenjurui Departemen Pertahanan, dinyatakan selesai pada Kamis, 25 Juni lalu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menegaskan, pemerintah tidak akan memereteli kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama terkait dengan kewenangan penuntutan.
Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bengkulu memeriksa Rustam Effendi, Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lebong, Bengkulu, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi pembelian tanah perkantoran Kabupaten Lebong senilai 5,8 miliar.
Kejaksaan Negeri Cianjur memeriksa Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Cianjur Edi Iryana kemarin. Dia dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial bernilai miliaran rupiah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007-2008. Jaksa menilai dia adalah pejabat yang berwenang mencairkan dana bantuan tersebut.
Persidangan dugaan korupsi kasus dana stimulus yang melibatkan pegawai Departemen Perhubungan (Dephub) Darmawati Dareho dan Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan memasuki babak akhir. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (6/7), jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman berbeda.
Penyidikan dugaan kasus korupsi tukar guling (ruilslag) kampus Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) terus bergulir. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini mendalami keterlibatan empat mantan menteri era Orde Baru dalam korupsi ruilslag kampus yang telah berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) itu.
