Kewenangan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Dua advokat dan seorang peneliti meminta MK membatalkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebagai sebuah lembaga yang ekstra ( extra ordinary institution ), KPK lahir dengan sebuah semangat yang amar besar untuk memberantas wabah korupsi di negeri ini. Semangat KPK dan masyarakatpun bersatu padu sehingga ketika lembaga ini ‘dilukai’ maka masyarakat pun menjadi berang. Begitu banyak perlawanan dari koruptor untuk merontokkan keberadaann KPK (corruptor fight back) baik sejak awal didirikan hingga saat ini. Kriminalisasi pimpinan KPK merupakan salah satu contoh konkrit dari perlawanan tersebut. Akan tetapi, ada sebenarnya bentuk perlwanan tidak lansung yang potensi bahayanya justru lebih besar untuk melemahkan lembaga ini. Kasus Direktur Penuntutan KPK, Ferry Wibisono yang memberikan hak previlege kepada Wisnu Subroto, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Wisnu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi dalam kasus dugaan percobaan korupsi, melakukan permufakatan, dan menghalangi proses pemeriksaan KPK dengan tersangka Anggodo Widjojo.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar DPR bersama Kemenkes segera membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Upaya itu diperlukan untuk mengatasi penolakan dan penyanderaan pasien miskin di beberapa rumah sakit.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala macam kejahatan, termasuk kejahatan pajak, korupsi, dan mengemplang utang yang ditanggung rakyat. ”Karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat,” kata Presiden.
Bambang: Usut Tuntas
Para penggiat Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi atau Cicak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mencopot Direktur Penuntutan Ferry Wibisono yang dianggap melanggar kode etik saat mengantar mantan Jamintel Wisnu Subroto lewat pintu samping Gedung KPK.
SBY saat Rapim Polri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Polri lebih peka dan sensitif terhadap rasa keadilan. Polri diminta menghindari diskriminasi dan punya kesetiakawanan terhadap yang lemah.
Sebabkan APBD Tak Terserap Maksimal
Kasus fee dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada kepala daerah sampai juga ke telinga parlemen. Komisi II DPR mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki kasus penyalahgunaan APBD itu. "Sudah jelas itu bukan duit pribadi pejabat. KPK sebaiknya segera usut," kata Teguh Juwarno, wakil ketua Komisi II DPR, kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (8/2).
Kasus dugaan penyimpangan dalam pengucuran dana talangan (bailout) kepada Bank Century makin memanas. Dalam pemandangan awal Pansus Hak Angket Bank Century kemarin (8/2), mayoritas fraksi meyakini adanya korupsi dalam kasus tersebut.
Penyidikan kasus korupsi pembebasan lahan proyek lapangan terbang (lapter) di Banyuwangi oleh Kejaksaan Agung akhirnya menyentuh level bupati. Kemarin (8/2), tim penyidik Kejagung memeriksa Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
ICW meminta Kementerian Kesehatan segera membentuk badan pengawas.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pemilik kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tak boleh dipungut biaya apa pun alias gratis saat berobat. "Kalau sudah punya kartu, semuanya gratis. Tidak boleh satu rupiah pun dipungut," kata Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Chalik Masulili di kantornya kemarin.
