Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (Yudhoyono) soal kolusi bisnis-politik dapat bermakna banyak dan mengarah ke mana-mana.
Meski jelas, sindiran itu lebih sebagai reaksi sekaligus tekanan politik bagi petinggi partai politik (parpol) yang mangkir pajak.
Pernyataan itu bisa meru pakan kritikan bagi siapa saja: petugas pajak untuk kinerja perpajakan, bisnis pejabat, dan praktik kolutif di ranah kebijakan publik.
Press Release ICW dan KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
Inspektorat Pemprov DKI Jakarta harus mengusut tuntas dugaan korupsi yang melanda dua sekolah (SMPN 28 Jakarta Pusat dan SDN Percontohan Kompleks UNJ). Selain itu, Inspektorat diharapkan sungguh-sungguh mengawasi dan memeriksa laporan keuangan sekolah karena ditenggarai banyak manipulasi laporan keuangan sekolah untuk menutupi kebocoran dana sekolah.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menginstruksikan kepada bagian Pemeriksaan Internal agar segera menyelesaikan hasil pemeriksaan terhadap Direktur Penuntutan Ferry Wibisono yang diduga melanggar kode etik. Hal itu karena sampai sekarang belum ada hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Internal yang diserahkan kepada pimpinan KPK.
Ferry diduga memberikan fasilitas khusus kepada mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggodo Widjojo di Gedung KPK, 4 Februari lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil sikap tegas terkait pejabat yang menerima imbalan atau fee dari bank. Praktik pemberian imbalan ini telah ditemukan tak hanya dilakukan oleh pejabat di daerah, tetapi juga oleh pejabat pusat dan pejabat di badan usaha milik negara.
”Tim gratifikasi akan menyampaikan keseluruhan data kepada pimpinan. Rencananya besok disampaikan. Kami akan ambil sikap,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar di Jakarta, Rabu (24/2).
Saling Tuding soal Suap Kasus Bibit-Chandra
Aksi saling tuding Anggodo Widjojo dengan Ari Muladi soal penerimaan uang terkait kriminalisasi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah terancam berlanjut ke kepolisian. Ari melalui kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, berniat melaporkan Anggodo Widjojo atas tuduhan pencemaran nama baik.
Penyebutan sejumlah nama dalam pandangan akhir fraksi-fraksi Pansus Bank Century, Selasa malam (23/2), tidak serta-merta ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi Bank Century itu hanya menjadikan informasi dari pansus tersebut sebagai tambahan.
''Kalau ada info dari pansus, kalau bermanfaat, kami jadikan informasi tambahan,'' kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kemarin (24/2).
Tolak Rekomendasi Fraksi-Fraksi yang Salahkan Boediono dan Sri Mulyani
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap membela Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pendapat fraksi-fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century tidak akan mengubah kenyataan bahwa hanya lembaga hukum yang berhak menyatakan seseorang bersalah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kemarin.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperingatkan 23 rumah sakit yang melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari memungut jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), menolak pasien miskin, memberikan pelayanan buruk, hingga tidak memberikan resep obat generik. Kemenkes meminta 23 rumah sakit yang tersebar di wilayah jabotabek itu membenahi sistem layanannya.
Teka-teki Pansus Hak Angket Bank Century akan menyebut nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus Bank Century akhirnya terjawab. Dalam rapat pleno tadi malam, mayoritas fraksi di pansus menyebut nama Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Fraksi yang menunjuk langsung pejabat yang harus bertanggung jawab adalah Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Golkar. Sementara Fraksi Partai Demokrat kukuh dengan pendirian sebelumnya bahwa Boediono dan Sri Mulyani sudah mengambil tindakan tepat dalam proses bailout Bank Century.