Miranda S Goeltom mengaku tidak tahu- menahu dengan adanya cek perjalanan yang mengalir kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Terdakwa penerima cek perjalanan, Endin AJ Soefihara, keberatan dengan hal itu sehingga berbantahan dengan Miranda.
Geram sekali kita mendengar para advokat ikut menjadi aktor mafia hukum. Mungkin sudah terlalu lama praktik ini berjalan. Sudah saatnya para pengacara (lawyer) kembali pada martabat dan kehormatan profesinya.
Tuntutan agar pembuktian terbalik segera diterapkan atas aset yang dimiliki oleh aparatur negara—yang dicurigai melakukan penyalahgunaan wewenang atau dicurigai memperoleh aset dengan cara-cara tidak sah, yakni dengan cara melanggar hukum—tampaknya sulit untuk dapat dilaksanakan. Namun, kata ”sulit” bukan berarti ”tidak dapat”.
Mozaik Mafia Hukum Kian Utuh
Sjahril Djohan (65), pria yang disebutkan sebagai ”Mister X” dan belakangan disebut dengan inisial SJ oleh Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam pertemuan dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, pekan lalu, Selasa (13/4), kembali ke Indonesia. Ia masih diperiksa sebagai saksi dugaan makelar kasus.
Sjahril diperiksa intensif meski baru tiba dari Singapura, Selasa, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan kasus pencairan dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun. Setelah gelar perkara keempat Senin lalu (12/4), lembaga antikorupsi itu segera mengumumkan pemanggilan para pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Benar, kami akan meminta keterangan para pejabat KSSK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di gedung KPK kemarin (13/4). Johan belum dapat membeberkan jadwal pemanggilan dan identitas para pejabat tersebut. "Belum tahu pasti kapan, mungkin pekan ini. Tapi, bisa juga berubah," lanjut dia.
Pengelolaan keuangan oleh penyelenggara negara masih saja diwarnai penyimpangan. Itu terlihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi penyimpangan keuangan negara hingga Rp 46,55 triliun.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, sepanjang semester II 2009, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia (BI), badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum milik negara (BHMN), serta badan layanan umum (BLU).
Kasus Korupsi Alkes Rp 104,47 Miliar
Mantan Menkes Achmad Sujudi harus siap-siap mendekam di balik jeruji penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menuntut hukuman lima tahun penjara karena menganggap Sujudi merugikan negara Rp 104,47 miliar.
"Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar JPU Catharina Mulyana Girsang dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor kemarin (13/4).
MANTAN pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie, yang juga tersangka kasus dugaan mafia pajak, bakal terkena jerat pasal berlapis atas kepemilikan rekening di luar kewajaran. Setidaknya, hal itu terlihat dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dari penyidik Polda Metro Jaya.
Dalam SPDP itu, Bahasyim dikenai sangkaan pasal 2, 3, dan atau pasal 12 b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dia disangka dengan pasal 3 ayat (1) dan atau pasal 6 ayat (1) UU Pencucian Uang.
Perlindungan hukum terhadap mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji bakal dilakukan secara selektif dan terbatas. Sebab, selain sebagai pemberi informasi kasus-kasus mafia hukum, Susno diduga tersangkut masalah pidana.
KASUS mafia pajak memunculkan berbagai dugaan. Salah satunya, tingkat kebocoran penerimaan pajak yang nilainya fantastis, yakni hingga Rp 240 triliun per tahun. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, seretnya penerimaan pajak terlihat dari rendahnya tax ratio atau perbandingan antara penerimaan perpajakan dan produk domestik bruto (PDB).
