Komisi III DPR mendesak Mahkamah Agung untuk melakukan audit manajemen perkara meliputi jumlah perkara masuk, pola penentuan majelis, lama penanganan perkara, dan pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

”Manajemen perkara harus diaudit, misalnya bagaimana proses pendistribusian perkara, kriteria yang digunakan apa saja, bagaimana menentukan perkara A masuk ke majelis ini, sementara perkara B masuk ke majelis itu. Selama ini tidak pernah jelas,” ujar Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR, dalam rapat konsultasi dengan MA di Gedung MA, Jakarta.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengusut kembali kasus pembalakan hutan jika ditemukan bukti-bukti baru. ”Jika ada bukti, tangkap saja. Lanjutkan proses hukumnya,” katanya di Jakarta, Kamis (15/4).

Sehari sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup dan Jikalahari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan mafia kasus di sektor kehutanan. Mereka minta KPK agar membuka kembali kasus dugaan pelanggaran hukum 13 perusahaan kayu di Riau, yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau.

Kementerian Dalam Negeri belum menyikapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kinerja daerah pemekaran. Namun, hasil pemeriksaan BPK itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan desain besar otonomi daerah, yang salah satunya memuat jumlah daerah yang ideal bagi Indonesia.

Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah perkara perpajakan, yang melibatkan Gayus HP Tambunan terungkap, pantas dicontoh pimpinan lembaga pemerintah lainnya. Langkah Sri Mulyani adalah melakukan penindakan dan pencegahan internal.

Langkah Menkeu itu antara lain memberlakukan pakta integritas, pelaporan kekayaan pejabat, dan pembebastugasan pejabat yang diduga terlibat.

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/4), menyepakati pembentukan tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi DPR dalam kasus Bank Century. Tim beranggotakan 30 orang dan bekerja secara terbuka. Tim berhak memanggil siapa saja yang terkait dengan rekomendasi DPR itu.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, pekan depan, dijadwalkan akan dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tersangka Sjahril Djohan. Namun, Henry Yosodiningrat, pengacara Susno Duadji, menyayangkan pemanggilan itu baru akan dilakukan.

”Kemungkinan pekan depan dimintai keterangan, Pak Susno yang terakhir dijadwalkan setelah dikonfrontasi keterangannya dengan tersangka lain. Status tentunya saksi dulu,” kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Komisaris Besar Zainuri Lubis, Kamis (15/4).

Penataan pemanfaatan barang milik negara seperti sewa tanah dan bangunan berkaitan dengan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI akan menjadi titik krusial.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengendali Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI Suryadi, Rabu (14/4), dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan juru bicara tim Silmy Karim.

Suryadi yang juga merupakan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengatakan, titik krusial ini terutama untuk perjanjian yang telah dilakukan untuk waktu panjang.

Pemohon Uji Materi Bertambah

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggulirkan dukungan adanya hak menyatakan pendapat untuk kasus Bank Century. Namun, ada juga anggota DPR yang berpandangan sebaiknya menunggu dulu proses hukum kasus tersebut.

Praktik mafia hukum telanjur menjangkiti seluruh instansi penegak hukum di Indonesia. Persoalan mafia hukum ini bagai benang kusut sehingga sulit jika harus mengurainya satu per satu. Satu-satunya jalan, gunakan gunting untuk memangkas kekusutan itu. Seleksi benang yang masih bisa digunakan, buang benang yang tidak bisa dipakai lagi.

Perumpamaan itu disampaikan mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean saat ditemui di kediamannya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Hengky Samuel Daud, rekanan Kementerian Dalam Negeri dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa daerah, dari 15 tahun menjadi 18 tahun penjara. Majelis tingkat banding memiliki tiga alasan untuk menambah pidana pokok dan pidana tambahan terhadap terdakwa.