ICW menyesalkan ketidaksiapan pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel menegaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan pada 30 April nanti. Ia meminta lembaga publik siap melaksanakan undang-undang tersebut. "Siap atau tidak siap, harus tetap dijalankan," kata Azis kemarin.
Kepolisian RI akan memberi ruang bagi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memantau pemeriksaan Komisaris Jenderal Susno Duadji besok. "Kami memberikan tempat untuk Satgas. Untuk mendampingi," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Edward Aritonang saat dihubungi kemarin.
Edward menjelaskan, hukum acara pidana kita sebenarnya tidak mengenal keberadaan atau keterlibatan Satuan Tugas dalam proses proyustisia. Yang wajib hadir dalam pemeriksaan tersangka adalah para pengacara atau penasihat hukumnya. "Enggak ada di KUHAP itu Satgas," kata Edward.
Tersangka kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Provinsi Papua 2005-2007, Bupati Boven Digul Papua Yusak Yaluwo, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan penyidikan kemarin.
Penahanan dilakukan karena Yusak, yang juga Ketua Partai Demokrat Boven Digul, dua kali mangkir dalam pemeriksaan. "Upaya itu dilakukan karena yang bersangkutan tidak menjawab tiga kali panggilan," kata juru bicara Komisi, Johan Budi S.P., kemarin.
Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manullang masih aktif sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto, keduanya baru nonaktif setelah ada serah-terima jabatan. "Nanti setelah ada serah-terima," kata Didiek ketika dihubungi Tempo kemarin.
Surat keputusan penonaktifan kedua jaksa tersebut, menurut Didiek, juga belum ada karena Poltak dan Cirus masih mengajukan pembelaan diri. "Keduanya masih dalam proses pengajuan keberatan. Jadi belum ada (SK-nya)," ujarnya.
Saat ini Komisaris Jenderal Susno Duadji sudah masuk ke intro lagu yang dinyanyikan. Gayus diungkap sebagai "markus", Tambunan dianggap membuat timbunan harta, perwira (polisi) dituduh jadi perantara (perkara). Apalagi isi bait berikutnya? Cerita mungkin berlanjut secara linear sejalan dengan mukadimah versi Susno. Tapi bisa jadi justru bermuara di laut kontroversi, kalau tidak ke teluk ilusi.
Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia telah tercemar praktek mafia hukum. "Kita sedang berada dalam kondisi darurat mafia hukum," kata anggota Koalisi, Febri Diansyah, dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam jumpa pers itu antara lain Poengky Indriati dari Imparsial, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch, dan advokat Taufik Basari.
"Selama ini hakim mengatasnamakan independensi, padahal di balik itu manipulasi."
Ketua Komisi III (Komisi Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat Benny K. Harman meminta Mahkamah Agung segera memberi sanksi tegas kepada hakim yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan. "Mahkamah Agung jangan mencari dalih. Hakim yang disuap harus dipecat," kata Benny saat dihubungi kemarin.
Potensi hilangnya pemasukan negara akibat korupsi sektor perpajakan dinilai lebih dari Rp 10 triliun per tahun. Potensi korupsi terbesar terletak pada Pengadilan Pajak. Apalagi persentase kekalahan yang dialami negara dalam Pengadilan Pajak sekitar 80 persen selama periode 2002-2009.
Polisi hanya percaya pada dokumen PPATK.
Pengacara Komisaris Jenderal Susno Duadji kemarin menegaskan bahwa transaksi keuangan yang masuk ke rekening kliennya tidak berkaitan dengan tindak pidana. "Susno kan pernah mempersilakan pihak mana pun memeriksa rekeningnya," kata Mohamad Assegaf, salah seorang pengacara Susno, saat dihubungi.
Assegaf menanggapi beredarnya fotokopi bukti setoran Rp 150 juta dari Zulkarnain ke rekening Susno di Bank BCA. Dari alamatnya, sang penyetor diketahui merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan membongkar praktik mafia pertambangan di daerah. Hal ini dilakukan karena rakyat dan negara dirugikan akibat praktik pertambangan yang melanggar hukum dan merusak lingkungan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di sela-sela seminar ”Perlindungan Hukum dalam Berinvestasi” di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (17/4).
