Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya bisa bernapas lega. Itu terjadi setelah lembaga antikorupsi tersebut mendapat restu dari Komisi III DPR untuk memanfaatkan dana hibah dari luar negeri Rp 27,6 miliar.

Sekretaris Jenderal KPK Bambang Sapto Pratomosunu menyatakan, izin komisi yang membidangi hukum dan HAM itu hanya berlaku untuk 2010. "Akhir tahun nanti ada evaluasi untuk bisa dilanjutkan atau tidak," ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (22/4).

UPAYA pemerintah memperlebar perburuan prak­tik mafia kehutanan dalam Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berlangsung. Menhut Zulkifli Ha­san menya­takan masih me­nunggu hasil penyelidikan tim gabungan untuk kasus dugaan mafia ke­hutanan di Kantor Ke­menhut.

Tim yang terdiri atas kejaksaan, ke­polisian, dan Kemenhut tersebut saat ini masih menyelidiki dugaan itu. "Seperti yang saya sampaikan, se­karang saya belum bisa mem­berikan informasi tentang berapa nama yang akan diusut," katanya di Jakarta kemarin (22/4).

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan meninjau lagi kasus-kasus illegal logging yang ditengarai terdapat banyak praktik mafia hukum. Munculnya banyak surat perintah peng­hentian penyidikan (SP3) dan hukuman ringan bagi para pembalak liar akan menjadi bahan kajian satgas dalam mengendus mafia hu­kum yang telah mengakibatkan banyak kerusakan hutan.

Pemerintah tidak akan mencampuri putusan praperadilan yang membatalkan penghentian penuntutan kasus dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pemerintah juga belum menyiapkan langkah antisipasi jika upaya banding yang diajukan Kejaksaan Agung nanti kandas di pengadilan tinggi.

''Itu kan proses hukum. Ikuti saja proses hukum yang berlaku. Enggak ada intervensi pemerintah terhadap proses hukum,'' kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

POLISI telah mengonfrontasi keterangan Komjen Pol Susno Duadji dengan Syahril Djohan (SJ) pada pemeriksaan hari ketiga kemarin (22/4). Namun, konfrontasi terkait makelar kasus tersebut dilakukan secara tidak langsung. Hanya ditunjukkan berita acara pemeriksaan (BAP) Syahril yang telah diperiksa penyidik kepada jenderal berbintang tiga nonjob itu.

''Kata Susno (isi BAP, Red), ada yang benar dan ada yang salah,'' kata Ari Yusuf Amir, salah seorang tim pengacara Susno, di ruang Bareskrim Mabes Polri kemarin.

Eselon I Teguran Tertulis, Pejabat Lain Turun Pangkat

Kasus Gayus Halomoan Tambunan akhirnya menyeret belasan pejabat dari institusi kejaksaan. Kemarin (22/4) Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Hamzah Tadja mengungkapkan, sepuluh jaksa harus menerima sanksi disiplin karena tidak cermat dalam menangani perkara mantan pegawai golongan III Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Anggodo Widjojo pada 19/4 seolah membuka kembali luka lama yang sempat merobek-robek keperkasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimanapun, harus diakui, selama ini KPK telah menjadi tumpuan pemberantasan korupsi di tanah air. Stagnasi kinerja yang ditunjukkan institusi penegak hukum lainnya telah mengubah paradigma berpikir publik untuk memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

MA Perberat Hukuman Mantan Dirut Bank Century

Dari 30 calon anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk pelaksanaan rekomendasi DPR dalam kasus Bank Century, sebanyak 19 atau 63,3 persen di antaranya merupakan mantan anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan saksi-saksi terkait dugaan korupsi Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Dugaan korupsi senilai Rp 31 miliar tersebut dilakukan Syamsul saat menjabat sebagai Bupati Langkat, Sumatera Utara.

”Saat ini KPK baru memeriksa saksi-saksi. Tentu pada akhirnya yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka, tetapi waktunya belum dipastikan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Kamis (22/4).

Koalisi Anti-Mafia Kehutanan, Kamis (22/4), mendatangi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Mereka melaporkan indikasi adanya mafia hukum di sektor kehutanan yang ada di Provinsi Riau. Sebanyak 12 pejabat dilaporkan terindikasi menjadi jaringan mafia hukum yang berperan dalam terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas 14 kasus kejahatan kehutanan di Riau pada 2008.