Kapolri Beber Penyidikan Kasus Gayus di Komisi III

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri gerah juga atas berlarutnya kasus mafia hukum dan pajak. Karena itu, dalam pekan ini, dia berjanji menuntaskan penyidikan perkara yang dilaporkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji itu.

''Maksimal minggu ini akan terungkap semua, konkret,'' ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/4).

Upaya Kementerian Pendidikan Nasional membentuk peraturan baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) rupanya mendapat tentangan dari banyak pihak. "Apa pun namanya, selama masih bernapaskan UU BHP, harus ditolak," kata aktivis Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal Fitriani Sunarto dalam keterangan persnya kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum menentukan waktu pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kaitan dengan kasus Bank Century. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya baru memutuskan jadwal pemeriksaan terhadap dua pejabat negara itu dalam rapat pimpinan KPK pada Senin ini. "Keputusan itu termasuk di mana mereka akan dimintai keterangan," kata Johan saat dihubungi kemarin.

Jaksa peneliti kasus tersangka Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang terjerat kasus makelar pajak Rp 25 miliar, akan diperiksa Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto, sesuai dengan surat panggilan yang diterima Kejaksaan dari Mabes Polri pada Jumat lalu, pemeriksaan dilaksanakan pada Senin hari ini. "Kelima jaksa peneliti kasus Gayus akan diperiksa Mabes, Senin besok," kata Didiek saat dihubungi kemarin

"Cukongnya tak pernah ditindak."
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan memperlebar pengusutan kejanggalan kasus pembalakan liar ke Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, Satuan Tugas sudah mengusut kejanggalan kasus di Riau. "Prosesnya setengah jalan, kami periksa lagi," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Sentosa, kemarin.

Mas Achmad menolak menjelaskan secara terperinci kasus yang terindikasi mafia hukum tersebut. Dia mengatakan Satuan Tugas tak mau dinilai mencampuri urusan putusan pengadilan.

Deponering sama dengan menyatakan Bibit-Chandra bersalah.

Kalangan ahli hukum meminta Kejaksaan Agung menyisihkan pilihan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering) dalam menyelesaikan kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka menyarankan Kejaksaan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) perkara Bibit-Chandra.

Sejumlah kasus korupsi yang mencuat belakangan ini menguakkan adanya kemelut hukum yang parah. Masihkah profesi di bidang hukum menarik minat orang untuk menggelutinya?

Jika mengacu pendapat ahli teori hukum dari Belanda, AM Hol dan MA Loth (2001), seorang profesional hukum yang ideal adalah mereka yang mampu menjadi penghubung antardua pihak yang bertikai. Selain itu, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak itu dan masyarakat serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, serta nilai yang ada di dalam masyarakat.

Untuk mendukung reformasi peradilan, demi tercapainya lembaga pengadilan yang bersih, perlu penguatan Komisi Yudisial. Hanya dengan pengadilan yang bersihlah cita-cita adanya putusan pengadilan yang berkeadilan akan benar-benar terwujud.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara dugaan suap dari perusahaan asal Inggris, Innospec Ltd.

Keenam orang itu adalah Rachmat Sudibyo, Suroso Atmomartoyo, Mustiko Saleh, Willy Sebastian, Muhammad Syakir, dan Herwanto Wibowo.

”Surat permintaan pencegahan sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sejak dua pekan lalu,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Minggu (25/4).

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar meneliti kembali vonis ringan bagi pelaku pembalakan liar menjadi isyarat dimulainya perang pada mafia hukum di sektor kehutanan. Genderang perang ditabuh di tengah kehancuran hutan di negeri ini.

Vonis ringan bagi pembalak liar layak dipertanyakan. Ini setidaknya tecermin dari 92 kasus pembalakan liar yang ditangani penegak hukum, 49 kasus pelakunya divonis bebas, 24 pelaku dihukum ringan (hanya dua tahun), dan 19 pelaku dihukum sangat ringan (1 tahun) (Kompas, 17/4).