“Ada tekanan dari oknum tertentu.”

Terpidana kasus Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Yohanes Waworuntu, melaporkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Hartono Tanoesoedibjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Yohanes, keluarga Tanoesoedibjo, lewat PT Sarana Rekatama Dinamika, telah menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya kelompok usahanya.

“KPK harus mengusut aliran dana PT Sarana. Mengalir ke mana saja,” kata Yohanes di gedung KPK kemarin.

Data wajib pajak yang ditangani Gayus diperiksa.

Tim gabungan Kementerian Keuangan mulai menyelidiki keterlibatan pegawai Pajak dalam kaitan dengan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Halomoan Tambunan. “Pemeriksaan diarahkan ke dalam (Pajak). Tujuannya untuk melihat apakah ada aparat Pajak lain yang terlibat,” ujar juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Iqbal Alamsyah, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang menelisik rekening mencurigakan milik sejumlah perwira Kepolisian RI. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan tim KPK sudah bergerak mempelajari keanehan rekening tersebut.

“Di samping ada laporan dari masyarakat, KPK pun sudah bergerak. Ini masih dalam proses. Artinya, masih dianalisis tim,” kata Jasin di gedung KPK kemarin.

Namun Jasin enggan mengatakan rekening milik siapa saja yang sedang diusut itu. “Nama dan jumlahnya tak bisa kami sebutkan,” ujarnya.

Setelah dikritik 10 tahun lalu, kini TNI menjadi bagus.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian menindak polisi yang melanggar hukum dan kode etik profesionalisme. Menurut dia, hukum tidak boleh diletakkan di bawah jiwa corsa.

Resmi Ajukan Uji Materi Penafsiran UU Kejaksaan

Tantangan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk berdebat dengan mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra di arena pengadilan bak gayung bersambut. Kemarin (6/7) Yusril mendaftarkan permohonan uji materi atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kantor redaksi majalah berita mingguan (MBM) Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, dilempar dua bom molotov pada Selasa dini hari (6/7). Dua orang pelaku sekarang dikejar oleh unit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya.

Sekitar pukul 01.30 Akbar Tri Kurniawan, salah seorang wartawan Tempo, mengirimkan pesan singkat kepada Jawa Pos. ''Kantorku dilempar bom molotov, ada ledakan keras,'' ujar Akbar yang malam itu sedang menyelesaikan salah satu naskah di meja redaksi.

Penyelidikan Rekening Perwira, Kapolri Umumkan Pekan Depan

Sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta dugaan rekening tidak wajar atau mencurigakan milik perwira polisi dituntaskan, Mabes Polri mulai terbuka. Ketua Tim Klarifikasi Rekening Perwira Tinggi Polri Komjen Ito Sumardi membenarkan bahwa sejumlah pengusaha memberikan sesuatu kepada para perwira (jenderal) yang diselidiki.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji terus berupaya memenangkan haknya sebagai whistle blower yang seharusnya dilindungi. Namun, di tengah polemik dua kasus yang menjerat dirinya, nama Susno kembali disebut-sebut sebagai penjamin Anggodo Widjojo, terdakwa kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (6/7)

Reformasi Polri yang telah berjalan 10 tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme aparat baju cokelat itu. Berbagai kasus kekerasan Polri terhadap masyarakat masih kerap terjadi. Laporan atas rekayasa penanganan kasus terus bermunculan dan skandal besar yang melibatkan pati (perwira tinggi) Polri justru timbul silih berganti.

Terakhir, gonjang-ganjing rekening gendut yang dimiliki salah seorang pati Polri menjadi menu utama yang paling disorot publik. Kasus itu meledak saat HUT Ke-64 Polri, sebuah kado yang tidak enak.

Press Release KAKP (Koalisi Antikorupsi Pendidikan)

Pejabat pemprov DKI Jakarta tidak mentaati UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Hal ini terbukti dengan pengabaian atas permintaan informasi publik berupa LHP Inspektorat dan SPJ dana BOS dan BOP TKBM SMP Induk yang disampaikan oleh ICW dan KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan) pada Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa dokumen SPJ yang diminta oleh KAKP adalah “dokumen negara” alias rahasia negara.