Ketetapan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2010, yang harus dibayar oleh para jemaah haji senilai US$3.342 dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai sebuah kebohongan besar dan manipulasi yang terjadi untuk kesekian kalinya.

Menurut koordinator monitoring anggaran ICW, Firdaus Ilyas, ongkos naik haji tahun 2010 justru mengalami peningkatan yakni sebesar US$330. Karena seharusnya masing-masing jemaah haji hanya membayar US$3.000.

Rilis Media, dalam Audiensi dengan Fraksi PDIP DPR 22 Juli 2010

Pihak Mabes Polri pada Jumat (16/7) lalu telah mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening mencurigakan perwira Polri. Hasilnya sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar. Selebihnya sudah diproses pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Tim independen yang mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan sudah dibubarkan. Namun, itu masih menyisakan kontroversi. Sebab, keterangan pihak Mabes Polri soal kehadiran satgas dan Menko Polhukam dibantah.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyesalkan keterangan Mabes Polri yang menyebutkan kehadiran dirinya dalam pembubaran tim. ''Informasi itu tidak akurat dan keliru,'' ujar Denny kemarin (21/7).

Sidang PK SKPP Bibit-Chandra

Kejaksaan terus berupaya mengajukan PK (peninjauan kembali) atas pembatalan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah untuk bisa lolos di Mahkamah Agung. Karena itu, sebagai pemohon PK, jaksa berencana menghadirkan saksi ahli untuk mendukung memori PK yang telah disusun.

Institusi kejaksaan merayakan hari jadinya yang dikenal dengan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-50 pada hari ini (22/7). Kinerja dan prestasi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih menuai sejumlah kritik.

Salah satunya, kejaksaan dianggap masih royal menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kasus korupsi. Kejaksaan juga minim prestasi dalam proses penegakan hukum. ''Jaksa agung tidak memiliki terobosan untuk institusi kejaksaan," kata koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman saat dihubungi kemarin (21/7).

Pertemuan dengan JAM Pidsus dalam Perkara Sisminbakum

Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat suara soal upaya pengusaha Hary Tanoesoedibjo melobi pembayaran kerugian negara dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Dalam kasus tersebut, adik kandung Hary Tanoe, Hartono Tanoesoedibjo, serta mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK mengakui bahwa pihaknya lamban menangani kasus Bank Century. Sebab, meski penyelidikan sudah berjalan setahun, lembaga superbodi itu belum menetapkan satu pun tersangka. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin (21/7) menyampaikan permintaan maaf atas langkah KPK yang lamban menangani kasus Century.

''Kami mohon maaf. Tapi, kami masih terus berusaha dan akan menyampaikan terus perkembangannya,'' kata Johan di gedung KPK kemarin. Dia menjelaskan, KPK sudah menangani kasus Bank Century sejak 2009.

Memugar Reputasi Kejaksaan

Hakim Tolak Eksepsi

Terdakwa kasus letter of credit (LC) fiktif di Bank Century, Misbakhun, tampaknya, sulit lolos dari jerat hukum. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dan memutuskan meneruskan kasus tersebut.

''Menolak eksepsi terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum meneruskan perkara ini,'' kata ketua majelis hakim Pramoedhana Kusumaatmadja saat membacakan putusan sela yang digedok di PN Jakarta Pusat kemarin (21/7).

Proses fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi ajang bagi Komisi XI DPR untuk mengklarifikasi berbagai kasus pajak yang diduga terkait dengan Darmin Nasution. Saat ini Darmin menjabat deputi gubernur senior BI dan menjadi pejabat sementara (Pjs) gubernur BI.