Press Release
Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Azazi Manusia) harus investigasi ancaman pada pada orang tua murid dan pelapor korupsi sekolah. Selain itu, Komnas HAM harus memberikan perlindungan HAM bagi para pembela hak-hak publik (public right defender) didunia pendidikan ini. HAM mereka terancam pada saat gigih mengkritisi pengelolaan dana sekolah.
Kejaksaan Jambi meminta bantuan polisi menangkapnya.
Partai Demokrat berjanji tidak akan melindungi anggota fraksinya yang saat ini jadi buron Kejaksaan Tinggi Jambi dalam kasus korupsi, yakni As'ad Syam. Ketua Departemen Komunikasi Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, bila dia terbukti bersalah, Demokrat tidak akan segan-segan memecat mantan Bupati Muarojambi periode 1999 - 2004 itu.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan akan melindungi whistle blower.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendukung langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada empat emiten Grup Bakrie. “Keputusan Bursa Efek Indonesia kami yakini sebagai tindakan yang memang harus dilakukan. Kami mendukung dan memahami hukuman itu,” kata Agus, akhir pekan lalu.
Buku panduan soal 10 kriteria ajaran sesat akan dilansir.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas soal pembalikan beban pembuktian dalam kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang. Menurut Sekretaris MUI Ichwan Syam, persoalan tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional VIII dan Milad ke-35 MUI karena pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu cara membuktikan terjadinya korupsi.
”Kejaksaan Agung sudah memberi contoh yang buruk kepada daerah.”
Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi menyatakan Kejaksaan Agung tak perlu menggelar sidang kode etik terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari. Sebab, sampai saat ini lembaganya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan Amari, yang melakukan pertemuan dengan Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo, beberapa waktu yang lalu.
Di Lingkungan BUMN Yang Ogah Serahkan Daftar Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyesalkan sikap pejabat negara yang enggan melaporkan gratifikasi. Lembaga antikorupsi tersebut juga terus mengimbau para pejabat negara agar mengirimkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sayangnya, imbauan itu juga sering tidak digubris.
Bukan hanya anggota dewan (DPR dan DPRD) yang tergolong bandel dalam hal pelaporan LHKPN. Para pejabat badan usaha milik negara (BUMN) juga perlu mendapat teguran karena tidak segera menyetorkan LHKPN.
Sebut Prematur, Siapkan Bukit di Sidang
Pembubaran tim independen kasus Gayus Tambunan menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya, lolosnya beberapa orang yang diduga ikut merekayasa sindikasi itu. Komjen Susno Duadji, mantan Kabareskrim yang pertama membuka skandal Gayus, menilai pembubaran tim itu prematur.
Belum Tentukan Vaksin Meningitis Pengganti
Calon jamaah haji (CJH) yang belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak perlu tergesa-gesa. Pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk melunasi kekurangan BPIH sampai akhir Agustus 2010. Acuan penetapan tenggat pelunasan itu adalah peraturan presiden (perpres) tentang BPIH, yang direncanakan diputuskan hari ini.
HAMPIR tidak ada yang mengejutkan dari terpilihnya nakhoda bank sentral. Sebab, sejak gubernur BI lengser satu tahun lalu, hanya satu nama yang muncul, yakni Darmin Nasution. Dia kini benar-benar menjadi gubernur Bank Indonesia.
Memang pada proses candradimuka di DPR yang lumayan alot, banyak harapan yang disematkan kepada sosok gubernur BI itu. Namun, dari beberapa asa terhadap masa depan perbankan nasional, setidaknya ada dua ikrar yang perlu dicacat dari seorang Darmin.
Kasus Century Jadi Bargaining Politik Elite
Keputusan aklamasi DPR memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia menyimpan kontroversi. Terutama, nama Darmin masuk rekomendasi pansus angket kasus Century sebagai salah seorang yang harus bertanggung jawab. Inilah analisis Yudi Latif.
