Proyek Komunikasi dengan Konstituen

Anggota DPR tidak kehilangan akal untuk mendapatkan kucuran dana. Setelah batal memperoleh dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per anggota, para wakil rakyat di Senayan kini mencetuskan proyek baru dengan nama rumah aspirasi.

Dalam usul rumah aspirasi itu, setiap anggota dewan akan mendapat kucuran dana Rp 374 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk sewa rumah di dapil masing-masing. Juga untuk kegiatan operasional seperti sekretariat dan biaya pertemuan dengan konstituen di rumah aspirasi itu.

Sebagai mantan wakil ketua Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun belum bisa menerima terpilihnya Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia. Politikus PDIP itu secara terbuka menyatakan kecewa dengan sikap fraksinya, FPDIP, yang ikut mendukung Darmin saat fit and proper test di komisi XI.

''Keputusan tersebut menjadikan teman-teman yang murni memperjuangkan kasus Bank Century untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga ikut bertanggung jawab, seperti Darmin Nasution, harus menanggung berbagai tuduhan dan hujatan dari masyarakat,'' kata Gayus di Jakarta kemarin (2/8).

Naik Pangkat, Tunggub Sinyal Mutasi September

Maraknya lobi calon Kapolri diakui sejumlah purnawirawan Polri. Mereka mengingatkan agar para kandidat tidak terjebak dalam kepentingan politis. Namun, mereka harus lebih mengutamakan prestasi dan tanggung jawab untuk menjaga nama baik Korps Bhayangkara.

''Polri adalah institusi yang harus bebas dari politik. Jangan mau diintervensi oleh kepentingan pihak luar,'' ujar sesepuh purnawirawan Polri Nugroho Djajoesman di Jakarta kemarin (2/8).

Sidang Perdana Sjahril Djohan di PN Jaksel

Sepak terjang Sjahril Djohan yang disebut-sebut sebagai makelar kasus dan kedekatannya dengan Komjen Pol Susno Duadji dalam "mengatur" beberapa perkara kakap kemarin (2/8) diungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu, untuk yang pertama, Sjahril diadili.

Pada sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum mengurai peran Sjahril dalam "mengatur" penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (PT SAL) dan perkara Gayus Halomoan Tambunan.

KETERBUKAAN INFORMASI REKENING PATI POLRI
Press Release ICW

Tuntutan publik agar Mabes Polri segera mengungkapkan pemilik dan besaran nilai rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan semakin menguat. Hal ini tak lain karena hasil pemeriksaan 23 rekening anggota Polri yang telah dimumkan (23/7/2010) hanya bicara kuantitas tanpa menyentuh substansi persoalan.

Ibarat sebuah spiral, kasus korupsi seakan tak pernah sepi dan berulang menerpa lembaga parlemen. Berganti periode seakan sebuah perputaran waktu pengulangan skandal korupsi di parlemen.
Silahkan klik di sini untuk mengunduh tulisan ini dalam format image *.jpeg

Sebagai warga negara Indonesia, saya malu melihat kelakuan anggota DPR RI akhir-akhir ini. Meskipun dikritik dan diberitakan oleh sejumlah media, anggota Dewan tetap saja masih membandel dan membolos. Klik di sini untuk mengunduh tulisan ini dalam format image JPEG

Bursa pemilihan Kapolri baru pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai mengemuka. Bambang dijadwalkan pensiun dua bulan lagi, tepatnya Oktober mendatang. Karena itu, nama-nama calon penggantinya mulai digodok Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sekretaris Kompolnas Adnan Pandupraja menyatakan, penyaringan calon Kapolri akan intensif dilakukan mulai bulan ini. ''Kami ditarget September atau sekitar Lebaran sudah tuntas,'' katanya di Jakarta kemarin (1/8).

PPATK Tolak Beber Rekening Jenderal Polisi

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berupaya mencegah pengunduran diri Irjen Pol Herman Effendi. Saat ini lembaga yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto itu juga berupaya mendamaikan perselisihan antara Denny Indrayana dan Herman yang menyebabkan wakil Polri di satgas tersebut mengundurkan diri.

Seleksi Tahap III Calon Pimpinan KPK

Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mengumumkan bahwa 12 di antara 133 nama peserta dinyatakan lolos dalam seleksi tahap III. Mereka memperoleh nilai tertinggi dalam tahap ujian tentang pembuatan makalah berisi pemberantasan korupsi.