Buka Peluang, Bukan Hanya Dua Nama

Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dijamin bersih. Maksudnya, bersih dari kasus korupsi, pidana lain, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Penegasan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tadi malam di Istana Negara, Jakarta, di depan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan para pemimpin redaksi media cetak-elektronik.

Penafsiran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR atas permintaan penundaan dan pengajuan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR memicu reaksi keras dari pimpinan dewan. Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan siap menindak mereka yang bersikeras melanjutkan proyek senilai Rp 1,1 triliun tersebut.

''Saya sudah katakan, pimpinan DPR, termasuk pimpinan BURT, sudah sepakat menyetop dulu segala rencana (pembangunan gedung DPR). Jika ada jajaran setjen yang menyatakan akan terus, dia akan melihat konsekuensi terhadap dirinya,'' tegas Marzuki di Jakarta kemarin (8/9).

Hanya dalam 1 x 24 jam setelah dilaporkan memukuli wartawan, Komandan Kodim (Dandim) 0727 Karanganyar Letkol (Inf) Lilik Sutikna dicopot dari jabatannya kemarin (8/9). Pencopotan itu berdasar instruksi Kodam IV Diponegoro kepada Danrem 074/Warastratama Kolonel (Inf) Abdul Rahman Kadir.

"Sesuai Surat Perintah Pangdam IV Diponegoro Nomor 1375/A9/2010, per 8 September (kemarin, Red) Lilik sudah tidak melaksanakan tugas sebagai Dandim Karanganyar sampai tanggal yang tidak ditentukan," tutur Abdul Rahman Kadir kepada Radar Solo (Jawa Pos Group) di ruang kerjanya kemarin.

Kementerian Pendidikan Nasional menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Rencananya, pendidikan antikorupsi ini akan mulai dijalankan pada 2011.

”Kami ke KPK untuk menyiapkan program bagaimana pendidikan antikorupsi yang rencananya masuk sebagai bagian dari pendidikan karakter yang akan dimulai pada 2011,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai bertemu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin di Jakarta, Senin (6/9).

Tekanan publik yang bertubi-tubi, konsisten, tajam, serta aspiratif menolak pembangunan gedung baru DPR yang mewah tampaknya telah menyadarkan sebagian anggota dan pimpinan DPR. Akibatnya, DPR terbelah menjadi dua kubu: pertama, mereka yang ngotot dan membabi buta agar pembangunan diteruskan, sedangkan kelompok lain menyatakan dengan tegas tidak perlu dibangun gedung baru atau ditinjau kembali.

Pengadilan umum dinilai telah menjadi tempat berlindung bagi terdakwa kasus korupsi. Sebab, lebih dari separuh terdakwa kasus korupsi yang dibawa ke meja hijau di pengadilan umum itu justru dibebaskan hakim selama semester I tahun 2010.

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikeluarkan, Minggu (5/9), memperlihatkan bahwa pada periode 1 Januari 2010 hingga 10 Juli 2010 sebanyak 54,82 persen terdakwa kasus korupsi justru dibebaskan oleh pengadilan umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah berusia tujuh tahun. Namun, sebagai superbody, keberadaannya belum memengaruhi pengadilan umum, polisi, dan jaksa untuk membuat perkembangan positif dalam pemberantasan korupsi. Hal itu setidaknya terlihat dari masih tingginya vonis bebas untuk terpidana korupsi dan tidak maksimalnya hukuman terhadap koruptor.

Jika Anda koruptor sejati, datanglah ke Indonesia. Anda pasti untung. Masih banyak sumber daya alam, dana bantuan sosial, pembangunan infrastruktur sekolah dan rumah sakit, alat kesehatan, atau bahkan pengadaan sapi yang bisa Anda korupsi.

Tak perlu gentar dengan pidato dan klaim pemberantasan korupsi pemerintah. Buktinya, pada hari kemerdekaan Indonesia, ratusan koruptor mendapat kado keringanan hukuman.

Etika dan integritas para legislator kita semakin terpuruk. Di bulan suci sekalipun!

Hindari Jebakan Beracun

KALANGAN aktivis antikorupsi cukup lega dengan pilihan panitia seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Presiden juga telah mengirim nama dua calon itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Apresiasi publik pun positif karena keduanya dinilai paling pantas, memiliki catatan rekam jejak yang baik, dan relatif memiliki gap yang lumayan jauh dari pengaruh kekuasaan.