Banyak yang tak menghendaki kasus pencucian uang diusut oleh selain polisi.
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein meminta Tim Perumus Dewan Perwakilan Rakyat menaati tata tertib dan kesepakatan yang telah dicapai dalam membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Jangan membongkar kembali kesepakatan yang telah dicapai di tingkat Panitia Kerja,” kata Yunus di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

“Gayus minta maaf kepada saya melalui telepon,” kata Ito Sumardi.

Pia Nasution, kuasa hukum tersangka kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, menyatakan tidak ada hubungan telepon antara tim pengacara Gayus dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Secara tegas ia membantah adanya permintaan maaf dari Gayus kepada Ito melalui kuasa hukum seperti disampaikan Ito.

Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh tak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerima laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para politikus juga menolak upaya beberapa kalangan yang menginginkan agar kewenangan penyidikan kasus pidana pencucian uang tak hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

"Ini jelas pelemahan secara sistematis."

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan ada usaha dari sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamputasi upaya memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi guna turut menyidik pidana pencucian uang. Tindakan itu dilakukan dengan menghilangkan satu ayat di Pasal 70 dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian yang kini dibahas di Tim Perumus DPR.

Ada Upaya Halangi Penyerahan Data PPATK ke KPK

Kinerja DPR benar-benar buruk. Rapat penting yang membahas penetapan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) gagal dilaksanakan gara-gara para wakil rakyat membolos.

Padahal, rapat tersebut inisiatif tim perumus DPR. Sementara itu, dua pejabat instansi yang diundang, Ketua PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) Yunus Husein dan Jampidsus (Jaksa Muda Pidana Khusus) Amari, sudah hadir di DPR. Sedangkan tim perumus yang berjumlah 15 anggota dewan hanya hadir enam orang.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tidak lama lagi menjalani sidang kasus dugaan penyelewengan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2008. Kemarin (25/8) berkas perkara jenderal polisi berbintang tiga itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Modifikasi baru usul dana aspirasi yang dilontarkan Golkar tetap mendapatkan perlawanan dari internal DPR. Bahkan, penolakan terhadap konsep yang kini disebut dana pemaksimalan infrastruktur berdasar daerah pemilihan (dapil) itu semakin keras.

''Usul ini lebih fatal lagi,'' kata Sekjen DPP PKS Anis Matta di Jakarta kemarin (25/8). Menurut Anis, usul tersebut hanya akan memperlebar jurang kesenjangan antardaerah di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa.

Dalam kamus online (www.kamusgaul.com), istilah “lebay” diartikan sebagai ekspresi akan sesuatu yang berlebihan, namun dalam konotasi yang negatif. Kata ini sepertinya tepat digunakan untuk membicarakan kasus rekaman pembicaraan Ary Muladi-Ade Rahardja, yang sempat disampaikan secara berapi-api oleh Jaksa Agung RI Hendarman Supandji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI.

Anggodo Widjojo, terdakwa kasus suap dan upaya menghalangi penyidikan KPK, tetap tak merasa bersalah. Dia mengaku tak pernah menyuap. Hal itu dia sampaikan ketika membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (24/8).

Pleidoi yang dibacakan secara bergantian oleh kuasa hukum Anggodo dan Anggodo tersebut sangat tebal, yakni 787 halaman. Karena itu, kuasa hukum Anggodo, O.C. Kaligis, mengusulkan hanya poin-poin pleidoi berjudul Peranan Makelar Kasus di KPK tersebut yang dibaca.

Agar Lolos APBN, Jatah Per Anggota DPR Tak Dipatok

Golkar tak menyerah untuk meloloskan dana aspirasi berbasis daerah pemilihan (dapil). Agar tetap lolos dalam APBN 2011, usul kontroversial itu dimodifikasi. Namanya pun diubah menjadi dana pemaksimalan infrastruktur berdasar dapil.