Kementerian Keuangan terus menyelidiki kasus pemalsuan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun ini. Sejauh ini, kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, "Belum ada kerugian negara akibat adanya daftar isian palsu."

Namun tim sedang menyelidiki pemalsuan daftar isian pada anggaran sebelumnya. "Tim sedang melacak. Saya takutkan sebelumnya ada," katanya di Jakarta kemarin.

Agus juga tidak menampik adanya kemungkinan pemalsuan pada daftar isian anggaran 2010 di satuan kerja lainnya. Saat ini, ujarnya, ada 22 ribu satuan kerja.

Koordinator Divisi Hukum dan Pemantauan Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengingatkan adanya rangkaian upaya mengepung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan sarana lembaga negara. Hal itu sangat mengkhawatirkan, terutama jika lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung tidak berhati-hati.

”Kekhawatiran ini tidak akan terjadi jika mereka menyikapinya secara hati-hati dan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang utuh,” kata Febri.

Tim pemeriksa di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa 17 orang terkait dengan penggandaan dan bocornya salinan surat rencana tuntutan atas terdakwa Gayus HP Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Namun, hasil pemeriksaan masih perlu dievaluasi sehingga belum dapat disimpulkan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Hubungan Media Massa Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Cheruddin Sipahutar, Kamis (21/10) di Jakarta.

Walaupun memiliki kewenangan menetapkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat diminta rasional dan jangan arogan. Biaya seleksi pimpinan KPK sebesar Rp 2,5 miliar terlalu mahal digunakan untuk memilih satu orang dengan masa jabatan hanya satu tahun.

”Jika DPR ngotot menetapkan masa jabatan pimpinan KPK pengganti hanya satu tahun, artinya untuk biaya seleksi saja sudah menelan Rp 200 juta per bulan,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid, Kamis (21/10).

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menyatakan, saksi meringankan yang diminta tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra, tidak relevan dengan perkara yang sedang disidik oleh tim.

Sebelumnya, Yusril mengajukan saksi yang meringankan dia, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden Megawati, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri Kwik Kian Gie, serta mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhi Massardi.

Saksi mengaku mengantar Gayus dua kali ke rumah hakim Asnun.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menyatakan, Kejaksaan Agung akan segera mengusut kebenaran adanya rencana penuntutan ganda untuk terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

Marwan mengatakan Gayus dan mantan pengacaranya, Haposan Hutagalung, akan didatangi, bukan dipanggil. “Tapi, untuk terdakwa, harus izin pengadilan dulu,” kata Marwan melalui pesan pendek kemarin.

Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang berarti korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan.

Bekas pejabat di Kementerian Luar Negeri, Herie Saksono dan Kartiko Purnomo, didakwa melakukan penyimpangan biaya perjalanan dinas. Herie sebelumnya menjabat Kepala Sub-Direktorat Wilayah II Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Adapun Kartiko adalah Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja.

Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan bekas Bupati Natuna, Hamid Rizal. Majelis hakim peninjauan kembali menganggap pengadilan tingkat pertama sudah tepat dalam mengambil pertimbangan hukum saat memvonis Hamid. "Dia tetap harus menjalani hukuman sesuai dengan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata anggota majelis hakim, Krisna Harahap, saat dihubungi kemarin.

Maret lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Hamid tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 28 miliar.

Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengungkap tuntas kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, seperti angin lalu. Hingga lebih dari tiga bulan, kekerasan yang nyaris merenggut nyawa Tama ini tetap gelap. Tak ada titik terang siapa pelaku, apalagi dalangnya.