Ketua majelis hakim perkara dugaan korupsi, penyuapan, dan pemberian keterangan palsu, yang diduga terkait mafia hukum, dengan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Albertina Ho mempersilakan jaksa Cirus Sinaga dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cirus akan dipanggil sebagai saksi tambahan yang diusulkan penasihat hukum terdakwa.
Satgas Bentuk Tim Investigasi
Terdakwa perkara korupsi dan keterangan palsu, yang diduga terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, mengakui keluar dari rumah tahanan untuk izin berobat pada Rabu hingga Jumat (3-5/11). Namun, ia tetap menyangkal pergi ke Bali.
Hal itu dikemukakan kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, setelah berbicara dengan Gayus sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (10/11). Buyung bertanya, karena sebagai kuasa hukum, dia tak mengetahui keluarnya Gayus dari rumah tahanan.
Kualitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 diperkirakan tak lebih baik, bahkan menurun, dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya.
Demikian diingatkan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, seperti ditulis di harian Kompas, 11 Mei 2009.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditantang mempercanggih sistem pemantauan transaksi keuangan dalam rekening-rekening yang mencurigakan untuk mencegah kejahatan pencucian uang. Selama ini transaksi keuangan baru diketahui setelah terjadi sehingga tidak bisa dicegah.
Empat anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya batal pergi ke Belanda pada 15-19 November 2010. Namun, langkah ini tidak diikuti rombongan dari pemerintah yang tetap pergi ke Belanda.
”Kami ini korban stigma. Ketika mencoba transparan dan akuntabel, malah tidak jadi pergi. Padahal, acara itu merupakan program kerja sama Pemerintah Belanda dan BAKN, serta semuanya dibiayai Pemerintah Belanda,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota BAKN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Rabu (10/11) di Jakarta.
Sejumlah pihak mempermasalahkan penawaran umum atas saham (initial public offering) PT Krakatau Steel. Muncul sejumlah kecurigaan dan seolah proses IPO direkayasa.
Ketika Amien Rais pertama kali mempermasalahkan IPO KS, beliau mencurigai ada upaya untuk mendapatkan dana secara tidak wajar oleh orang ataupun kelompok tertentu. Bahkan IPO KS dianalogikan dengan kasus Bank Century.
Di tengah menguatnya kesadaran masyarakat dunia untuk melawan korupsi, juga terjadi tren global untuk melemahkan komisi antikorupsi oleh pihak penguasa setempat. Tren pelemahan itu disampaikan oleh pimpinan komisi antikorupsi sejumlah negara dan para pakar pada hari pertama Konferensi Internasional Antikorupsi Ke-14 di Bangkok, Thailand, Rabu (10/11).
Wartawan Kompas Ahmad Arif dari Bangkok, kemarin, melaporkan, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam konferensi yang diikuti perwakilan lebih dari 100 negara itu.
Perang terhadap korupsi, dikampanyekan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam kunjungannya ke Indonesia, 9-10 November 2010, beberapa kali Obama menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Korupsi harus dibasmi dengan dibarengi komitmen untuk sebuah transparansi dan melindungi kebebasan di sebagai penghargaan para pahlawan di Hari Pahlawan yang menjadi penanda dari awal kemerdekaan Indonesia," katanya, dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu (10/11).
Cirebon mempersoalkan hasil survei.
Kepolisian RI dinilai sebagai lembaga paling korup. Penilaian publik ini tecermin dalam hasil survei Transparency International Indonesia. Sebanyak 31 persen responden menganggap pemberantasan korupsi di Kepolisian harus diutamakan ketimbang di lembaga-lembaga negara lain.
“Responden menilai masih banyak persoalan korupsi di Kepolisian,” kata Manajer Tata Kelola Ekonomi, Frenky Simanjuntak, dalam keterangan pers tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 di Financial Club, Jakarta, kemarin.
Hasil audit investigasi perjanjian kerja sama operasi penambangan pasir Gunung Semeru antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT Mutiara Halim yang merugikan negara Rp 5,2 miliar dalam dinilai ilegal.
"Karena audit itu dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)," kata kuasa hukum terdakwa bekas Bupati Lumajang Achmad Fauzi, Indra Priyangkasa, di Pengadilan Negeri Lumajang kemarin.
